Ara Minta Bantuan Jaksa Agung, Banyak Tanah Negara Dikuasai Pihak ke-3

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, tetap banyak aset dan tanah milik negara nan hingga sekarang dikuasai oleh pihak ketiga. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat, terutama rumah susun di area perkotaan.

Maruarar alias nan berkawan disapa Ara, mengatakan pemerintah kerap menghadapi kesulitan ketika memerlukan lahan negara untuk pembangunan hunian, lantaran aset tersebut rupanya sudah dikuasai pihak lain.

"Tapi kita di rumah susun, kita kudu katakan inilah PR berat. Ya kita tahu masalah-masalah tanah, saya dibantu Pak Nusron (Menteri ATR/BPN), Pak Jaksa Agung, tetap cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga. Dan pada saat negara memerlukan untuk membantu rakyatnya, rupanya tidak terlalu mudah," kata Ara dalam aktivitas Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Kepada Negara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Tapi saya merasa terima kasih lantaran tidak bekerja sendirian, dibantu oleh Jaksa Agung, oleh BPKP, oleh Pak Nusron, gimana tanah-tanah negara bisa dikembalikan dan digunakan kembali oleh negara bagi rakyatnya," sambungnya.

Ia menilai persoalan tersebut bukan perkara sepele. Bahkan, menurutnya, aset nan dikuasai pihak ketiga justru merupakan lahan-lahan nan mempunyai nilai strategis.

"Saya pikir ini tantangan juga Bapak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), gimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, apalagi nan strategis-strategis. Hebat itu nan menguasai, jika nan nggak strategis dia tidak mau menguasai Pak. nan mau dikuasainya nan strategis. Itu saya pikir, saya minta ya Pak Jaksa Agung dukungannya, bahwa kita mengalami tantangan-tantangan seperti itu," ucap dia.

Di tengah tantangan tersebut, Ara mengapresiasi langkah PT Lippo Cikarang Tbk nan menghibahkan lahan Meikarta kepada negara. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh kerjasama antara pemerintah dan swasta, dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Dan kita berterima kasih hari ini swasta, dari PT Lippo Cikarang Tbk memberikan hibah (lahan) kepada negara. Semoga ini bisa jadi contoh bagi hal-hal berikutnya nan lain. Mudah-mudahan ini bukan nan pertama dan terakhir, tetapi itulah awal nan baik agar bisa menjadi contoh dari Sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, gotong royong," jelasnya.

Ara menjelaskan, lahan Meikarta nan dihibahkan kepada negara saat ini tengah diproses dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, kerjasama lintas lembaga diperlukan agar aset tersebut mempunyai kepastian norma dan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun subsidi.

"Jadi kira-kira seperti itu gimana kita sesama Kabinet Merah Putih sebagai anak buah Presiden, ini lintas sektoral bekerjasama, kompak untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya ada kepastian kepada rakyat nan membeli, kepada perbankan nan membiayai, kepada developer dan kontraktor nan membangun, dan juga kepada Bupati Bekasi dan juga Pemda Jawa Barat, nan kelak bakal membantu proses pengurusan izinnya," kata Ara.

Selain memanfaatkan lahan hibah Meikarta, Ara mengatakan, pemerintah juga bakal mulai membangun rumah susun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di area Kiaracondong sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan kediaman vertikal.

"Saya juga lapor Pak Rosan, minggu depan saya dan Pak Doni Oskaria sudah bakal mulai membangun di tanah PT Kereta Api Indonesia di Kiaracondong ya untuk rumah susun ke atas Pak," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]