Rapat Prabowo dengan Kepala Daerah Jangan cuma Sekadar Arahan

Presiden Prabowo Subianto(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto diminta menjadikan rencana rapat unik dengan seluruh kepala daerah sebagai forum perbincangan untuk menyerap persoalan nan dihadapi pemerintah daerah, bukan sekadar menyampaikan pengarahan dari pemerintah pusat. Pendekatan komunikasi dua arah dinilai krusial agar kebijakan nan diambil pemerintah betul-betul menjawab kebutuhan daerah.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan rapat unik nan bakal digelar Presiden Prabowo Subianto memang diperlukan mengingat tetap banyak persoalan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

“Rapat unik dengan kepala wilayah memang diperlukan lantaran banyaknya persoalan di daerah, terutama nan berangkaian dengan otonomi daerah,” kata Jamiluddin dalam keterangannya pada Media Indonesia, Senin (3/8).

Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu, selama ini wilayah hanya memahami bahwa kewenangan pemerintah pusat terbatas pada enam bidang, ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi alias hukum, moneter dan fiskal, serta agama. Di luar enam urusan tersebut, pemerintah wilayah menganggap menjadi kewenangannya. Namun, dalam praktiknya, wilayah tetap merasa pemerintah pusat kerap mengambil alih kewenangan nan semestinya menjadi urusan daerah. Salah satu contohnya adalah kewenangan pemberian izin pertambangan.

Selain itu, Jamiluddin menilai sejumlah program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, menunjukkan pendekatan nan condong sentralistis sehingga kurang sejalan dengan semangat desentralisasi. Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah wilayah terhadap biaya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membikin banyak wilayah terdampak ketika pemerintah pusat melakukan kebijakan efisiensi anggaran.

“Sebagian besar kabupaten dan kota tetap sangat berjuntai pada biaya transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Akibatnya, saat pusat melakukan efisiensi, wilayah sangat merasakan dampaknya,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Jamiluddin, sebagian besar anggaran wilayah juga lenyap untuk shopping pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Kesenjangan keahlian fiskal dan tingkat kesejahteraan antardaerah pun tetap tinggi sehingga banyak wilayah susah mencapai kemandirian.

Selain persoalan fiskal, Jamiluddin menilai maraknya kasus korupsi di wilayah juga perlu menjadi agenda pembahasan dalam rapat tersebut. Menurutnya, korupsi bakal semakin menggerus anggaran wilayah nan sejatinya sudah terbatas.

“Kalau persoalan korupsi tidak segera diatasi, bakal mengganggu pembangunan di daerah. Anggaran wilayah nan terbatas itu bakal semakin berkurang lantaran dikorupsi pejabat daerah,” katanya.

Karena itu, dia berambisi rapat unik antara Presiden dan para kepala wilayah berjalan sebagai forum komunikasi dua arah sehingga beragam persoalan dapat dipetakan secara utuh.

“Dalam rapat unik itu, Presiden Prabowo seyogianya banyak mendengarkan, bukan hanya komunikasi satu arah, apalagi hanya menceramahi kepala wilayah nan diikuti perintah,” ujar Jamiluddin.

Selain itu, Ia menekankan bahwa dengan mendengarkan langsung beragam persoalan nan dihadapi daerah, Presiden dapat memperoleh gambaran nan lebih jeli sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Melalui mendengarkan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memetakan persoalan wilayah dengan betul dan akurat. Dari pemetaan inilah semestinya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah,” pungkasnya. (E-3)