Respons Keluhan Warga, Pramono Anung Segera Sambungkan Dua JPO Viral di Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung .(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan penataan konektivitas akomodasi pejalan kaki di area Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menghubungkan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) nan sempat viral di media sosial lantaran berdiri berdampingan tanpa akses penghubung.

Keputusan tegas tersebut diambil Pramono usai merespons langsung keluhan dan perhatian masyarakat mengenai ketidaksinambungan antarfasilitas umum di letak tersebut.

"Yang pertama untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu jika tidak terhubung. Maka kami bakal segera memutuskan untuk dihubungkan," kata Pramono kemarin, dikutip Rabu (5/8).

Pramono menjelaskan bahwa langkah teknis mengenai penyambungan kedua struktur JPO itu bakal segera dibahas secara umum dalam agenda internal Pemprov DKI.

“Kami bakal ada rapat paripurna unik untuk itu, jadi nan di JPO Rasuna Said segera bakal dihubungkan agar akomodasi itu terkoneksi dengan baik," lanjutnya.

Langkah ini diambil demi menjamin rasa nyaman serta mengoptimalkan integrasi antarmoda bagi para pejalan kaki dan pengguna transportasi publik di Ibu Kota.

"Kami bakal segera memutuskan untuk dihubungkan, agar akomodasi itu terkoneksi dengan baik," tegasnya.

HISTORI DUA JPO BERDAMPINGAN
Sebelumnya, kondisi dua akomodasi penyeberangan di Jalan HR Rasuna Said menjadi sorotan publik. Satu jembatan merupakan JPO eksisting milik Pemprov DKI Jakarta, sementara jembatan lainnya adalah JPO integrasi nan dibangun pengelola LRT Jabodebek untuk menghubungkan Stasiun LRT dengan Halte Trans-Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengonfirmasi status kepemilikan dan riwayat dari kedua jembatan tersebut.

"Sebelum halte Trans-Jakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting juga menjadi akses langsung menuju halte. Namun, setelah halte dipindahkan, akses menuju halte dilakukan melalui JPO integrasi nan dibangun oleh pihak LRT Jabodebek," kata Dinar dalam keterangan dikutip Rabu (5/8).

Dinar meluruskan bahwa masyarakat umum sebenarnya tetap bisa memanfaatkan JPO integrasi LRT tanpa perlu bayar tarif transportasi.

"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya nan memerlukan kemudahan akses," ujarnya.

Dengan rencana penyambungan ini, Pemprov DKI berambisi integrasi bentuk antarjembatan dapat rampung segera sehingga tidak ada lagi kebingungan akses bagi pejalan kaki di area HR Rasuna Said. (Far/P-2)