RI Bawa 5 Langkah Konkret untuk Palestina di Forum Amman

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri tentang Yerusalem di Amman, Yordania, pada 5 Agustus 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Turkiye, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab. Indonesia diwakili Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir.

Dalam forum tersebut, Wamenlu nan berkawan disapa Tata mendorong langkah konkret untuk memperkuat respons internasional terhadap beragam pelanggaran Israel di Palestina.

"Wamenlu menyampaikan kecaman keras atas kekerasan penduduk Israel dan pelanggaran norma internasional di Palestina, Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa, dan Tepi Barat nan tidak boleh dibiarkan alias dinormalisasi," ujar Nabyl dalam press briefing Kemlu, Kamis (13/8/2026).

Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem serta kemerdekaan Palestina berasas norma internasional. Menurut Indonesia, perjuangan kemerdekaan Palestina bukan hanya persoalan umat Islam, melainkan tanggung jawab berbareng seluruh negara untuk membangun koalisi nan lebih luas.

Sebagai bagian dari komitmen Presiden RI nan menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negeri, Wamenlu mengusulkan lima langkah konkret.

Kelimanya mencakup pembangunan strategi internasional berbasis persatuan, penegakan norma internasional dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ), ekspansi pengakuan terhadap Palestina, penguatan perlindungan Masjid Al-Aqsa, serta support terhadap rekonstruksi Gaza, persatuan internal Palestina, dan keberlanjutan UNRWA.

Pertemuan Amman juga menghasilkan Joint Statement nan menolak tindakan unilateral, termasuk pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem.

"Indonesia bakal terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Nabyl.

Kemlu juga menegaskan penolakan terhadap langkah sepihak nan dinilai dapat merusak upaya perdamaian Gaza. Nabyl mengatakan Comprehensive Plan nan telah disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan konsensus kolektif untuk menghentikan perang.

"Semua pihak kudu kembali pada asas kepatuhan norma internasional," tegasnya.

(tfa/tfa) [Gambas:Video CNBC]