RI Mau Bangun 100 GW PLTS, Ini Jurus Kantor Bahlil Cegah 'Makan' Lahan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan beragam strategi agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW) tidak membebani kebutuhan lahan. Salah satu upaya nan ditempuh ialah memanfaatkan bendungan, lahan jejak tambang, hingga genting gedung sebagai letak pembangunan PLTS.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi membeberkan pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi beragam letak potensial untuk mendukung sasaran pembangunan PLTS skala besar tersebut.

"Nah, konsep daya baru terbarukan ini menjangkau semuanya. Kalau kita bicara 100 Giga Watt, ini kayak membangun pembangkit nan selama ini sudah ada, kita itu kapabilitas pembangkitnya sekarang kan 107 Giga Watt. Ini digelontorkan lagi 100 giga seperti membangun sesuatu nan besar sekali," kata Eniya dalam aktivitas Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta dikutip Senin (29/6/2026).

Adapun, guna mengurangi kebutuhan lahan baru, Kementerian ESDM bakal menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam memanfaatkan waduk dan permukaan waduk sebagai letak pembangunan PLTS terapung.

Selain itu, pihaknya juga membuka kesempatan pemanfaatan lahan pascatambang, serta pemasangan PLTS di genting gedung, area industri, penyimpanan (warehouse), dan gedung komersial.

"Nah, ini upaya untuk peningkatan daya baru terbarukan cukup masif dan kita mau mendorong investasi untuk masuk ke Indonesia tentunya. Dibutuhkan sekitar 1.600 triliunan untuk membangun daya baru terbarukan nan kita rencanakan sampai dengan 10 tahun ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan kesiapan lahan menjadi salah satu aspek krusial dalam percepatan realisasi program PLTS 100 GW. Sehingga, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi letak nan dapat digunakan.

"Jadi kesiapan lahan berasas identifikasi nan kita lakukan berbareng antara kementerian SDM dengan kementerian ATR BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," kata Yuliot di Kementerian ESDM, dikutip Jumat (5/6/2026).

Ia menilai, lahan tersebut bakal diverifikasi lebih lanjut berbareng ATR/BPN dan PT PLN (Persero) untuk memastikan kesiapan prasarana pendukung, termasuk jaringan transmisi dan gardu induk nan bakal menghubungkan pembangkit dengan sistem kelistrikan nasional.

Menurut Yuliot, pemerintah juga tengah menyiapkan landasan izin guna mempercepat penerapan proyek PLTS 100 GW. Setidaknya pihaknya sedang merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) nan secara unik mengatur percepatan pembangunan pembangkit surya tersebut

"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Jadi itu nan kita lakukan. Untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita juga disamping izin prakarsa paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian lembaga, sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan itu percepatan untuk listrik 100 GW dari PLTS ini," kata Yuliot.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]