Ribuan Rutilahu di Majalengka Direhabilitasi

Pemkab Majalengka menyerahkan rumah hasil rehabilitasi kepada warga(MI/NURUL HIDAYAH)

SEKITAR 4.500 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Majalengka sukses direhabilitasi sepanjang tahun ini. Rehabilitasi dilakukan berbareng pemerintah pusat, pemerintah wilayah dan sektor swasta.

"Ini menjadi sejarah baru bagi Majalengka. Jumlah rumah nan sukses dibangun tahun ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya," tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman, Jumat (31/7).

Dia menjelaskan, Pemkab Majalengka mengalokasikan sekitar Rp34,5 miliar melalui APBD dalam corak support finansial desa nan difokuskan untuk pembangunan rumah tidak layak huni.

Melalui skema tersebut, setiap desa memperoleh alokasi pembangunan lima unit rumah dengan nilai support Rp20 juta per unit. Dari total 343 desa di Kabupaten Majalengka, program tersebut telah merehabilitasi  1.715 unit rumah layak huni.

Pembangunan Rutilahu semakin masif berkah support pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) nan memberikan support 2.150 unit rumah. Selain itu, kontribusi juga datang dari beragam pihak, di antaranya Boy Thohir sebanyak 250 unit rumah, Bank BJB melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Baznas, serta sejumlah mitra lainnya.

"Kalau ditotal, kurang lebih mencapai 4.500 rumah nan sukses dibangun pada tahun ini. Ini merupakan capaian besar dalam upaya menurunkan nomor kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Eman.

Capaian tersebu, lanjut dia, menjadi lompatan signifikan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kediaman masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan itu juga memangkas jumlah backlog rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka nyaris setengahnya. “

Program tersebut memberikan akibat nyata terhadap penurunan backlog Rutilahu di Majalengka. Dari sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 11.000 unit, sekarang tersisa sekitar 6.000 hingga 7.000 unit nan tetap memerlukan penanganan,” jelas Eman.

PERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Setelah memprioritaskan penyediaan rumah layak huni pada 2026, Pemkab Majalengka sekarang mulai menyiapkan arah pembangunan berikutnya. Pada tahun anggaran mendatang, support finansial desa direncanakan dialihkan untuk mempercepat pembangunan prasarana dasar desa, terutama jalan lingkungan dan gang permukiman.

"Kalau tahun ini difokuskan untuk rutilahu, maka tahun depan support finansial desa bakal kita arahkan untuk pembangunan prasarana desa, khususnya jalan lingkungan dan gang," ungkap Eman.

Dalam skema nan disiapkan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menangani pembangunan jalan desa, Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berfokus pada jalan kabupaten, sedangkan support finansial desa dari APBD bakal digunakan untuk membangun jalan lingkungan.

Setiap desa direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp100 juta untuk mendukung pembangunan prasarana tersebut.

"Dengan konsep pembangunan nan saling mendukung ini, kami optimistis persoalan prasarana dasar di desa dapat diselesaikan secara berjenjang sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat," tandas Eman.