1 jam yang lalu
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyusutan kelas menengah di Indonesia tak hanya menjadi persoalan ekonomi. Temuan terbaru menunjukkan kejadian ini juga berpotensi memicu meningkatnya gejolak sosial dan tindakan demonstrasi di beragam daerah.
Laporan terbaru Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects jenis Juni 2026 menyimpulkan bahwa sepanjang 2018-2025 jumlah pekerja nan bisa menikmati taraf hidup kelas menengah terus menyusut. Pada saat nan sama, semakin banyak pekerja berilmu nan justru masuk ke sektor informal.
Data Bank Dunia menunjukkan bayaran riil pekerja berkeahlian menengah mengalami penurunan rata-rata sekitar 1% per tahun sepanjang 2018-2025.
Sementara itu, bayaran riil pekerja berkeahlian tinggi turun lebih dalam, ialah sekitar 2% per tahun. Adapun, tren tersebut turut menekan pertumbuhan bayaran secara keseluruhan, nan tercatat menyusut sekitar 0,5% per tahun berasas pertumbuhan tahunan campuran alias compound annual growth rate (CAGR) median bayaran riil.
Kemudian, pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan bayaran rata-rata sekitar 1,7% per tahun. Sayangnya, perbaikan pada golongan ini belum bisa menahan penyusutan kelas menengah.
Dalam periode nan sama, proporsi pekerja nan masuk kategori kelas menengah turun tajam dari 14,5% pada 2018 menjadi hanya 7,1% pada 2025. Bank Dunia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari terbatasnya lapangan kerja umum nan bisa menyerap tenaga kerja berilmu tinggi. Alhasil, semakin banyak lulusan pendidikan tinggi di Indonesia nan beranjak ke sektor informal.
Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian nan menunjukkan bahwa golongan kelas menengah Indonesia semakin tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Definisi kelas menengah nan digunakan merujuk pada standar resmi Indonesia, ialah rumah tangga dengan pengeluaran per kapita sebesar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional.
Di tengah penyusutan kelas menengah itu, Indonesia juga mengalami lonjakan tindakan demonstrasi dan kerusuhan. Data Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) menunjukkan jumlah demonstrasi di tingkat kabupaten/kota mulai meningkat tajam sejak 2018, lampau terus bertambah dengan lonjakan besar pada 2022 dan kembali meningkat pada 2024.
Fenomena ini ditangkap oleh M. Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan RI di era Presiden SBY, dan peneliti lainnya Maria Monica dan Abror Tegar Pradana. Ketiganya pun meneliti lebih lanjut soal hubungan antara menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya tindakan protes di Indonesia dalam 10 tahun terakhir.
Kelas Menengah Jadi Kelompok Paling Vokal
Chatib dan rekannya menilai kelas menengah kerap disebut sebagai golongan nan paling aktif menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah.
"Kelas menengah sering disamakan dengan "pengeluh profesional": mereka bisa sangat vokal dalam mengkritik pemerintah, baik di jalanan maupun di bumi digital," tulis Chatib dan rekan.
Survei nasional nan dilakukan ketiganya menunjukkan golongan kelas menengah mempunyai tingkat kesukaan politik, partisipasi publik, dan ekspektasi terhadap pemerintah nan lebih tinggi dibanding golongan pendapatan lainnya.
Namun, bukti empiris untuk menunjukkan hubungan ini tetap kurang. Chatib dalam pidato akademisnya baru-baru ini nan berjudul "Mengapa Pembangunan Menjadi Lebih Sulit: Ekonomi Politik dari Kemungkinan", mengungkapkan hubungan positif antara penyusutan kelas menengah dan intensitas kerusuhan sosial.
Ia menggunakan info ACLED di seluruh pasar negara berkembang dari tahun 2019 hingga 2024. Negara-negara nan mengalami penurunan nan lebih besar dalam pangsa kelas menengah condong mencatat tingkat kerusuhan sosial nan lebih tinggi.
Karena itu, menurut penelitian ini, penyusutan kelas menengah dinilai berpotensi memperbesar ketidakpuasan sosial nan kemudian diwujudkan melalui tindakan demonstrasi.
Penelitian terbaru ini menggunakan info tingkat provinsi sepanjang 2015-2024 untuk menguji asumsi tersebut. Hasilnya menunjukkan hubungan nan cukup kuat antara berkurangnya proporsi kelas menengah dengan meningkatnya jumlah demonstrasi.
Setiap Kelas Menengah Menyusut, Demo Bertambah
Penelitian Chatib dan rekan tersebut menemukan bahwa setiap penurunan 1 poin persentase porsi kelas menengah di suatu provinsi berkorelasi dengan tambahan sekitar tiga tindakan demonstrasi.
Bahkan setelah memperhitungkan aspek lain seperti tingkat pendidikan, urbanisasi, pendapatan, penggunaan internet, serta karakter masing-masing daerah, provinsi nan mengalami penyusutan kelas menengah tercatat mengalami sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibanding wilayah nan porsi kelas menengahnya relatif stabil.
Data penelitian juga menunjukkan enam provinsi menjadi wilayah dengan peningkatan demonstrasi paling tinggi sepanjang 2015-2024, ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Secara rata-rata, Indonesia mencatat 52 tindakan demonstrasi per provinsi setiap tahun selama periode tersebut. Angka tertinggi terjadi di DKI Jakarta pada 2024 dengan total 492 demonstrasi.
Internet Justru Redam Aksi Jalanan
Adapun, Chatib dan rekan mengungkapkan salah satu temuan menarik dari studi tersebut adalah wilayah dengan akses internet nan lebih luas justru condong mengalami lebih sedikit demonstrasi.
"Satu perihal nan menonjol: provinsi dengan akses internet nan lebih luas justru mengalami lebih sedikit demonstrasi, bukan lebih banyak," tulis Chatib dan rekan.
Chatib menegaskan kejadian ini menggemakan temuannya di 29 negara Asia, yaitu: "Ketika sensor pemerintah nan ketat membungkam keluhan daring, kelas menengah nan menyusut justru mendorong ketidakpuasan ke jalanan."
Temuan ini dinilai menunjukkan bahwa media sosial berfaedah sebagai saluran pelampiasan ketidakpuasan masyarakat. Keluhan nan disampaikan melalui platform digital, mulai dari kritik hingga sindiran dalam corak meme, dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk turun langsung ke jalan.
Selain itu, penyampaian aspirasi secara daring dinilai lebih kondusif lantaran dapat dilakukan secara anonim tanpa akibat tumbukan bentuk alias penangkapan saat demonstrasi.
Ancaman bagi Indonesia
Chatib nan sekarang aktif sebagai Dosen Tamu di Harvard Center for International Development menilai temuan ini mempunyai implikasi krusial bagi Indonesia nan sedang berupaya memperkuat status sebagai negara berpendapatan menengah atas.
"Indonesia mempunyai hubungan nan naik turun dalam perihal meraih status negara berpenghasilan menengah ke atas: masuk dalam ranking tersebut pada tahun 2019, sempat kehilangan status tersebut pada tahun 2020 lantaran pandemi Covid-19, tetapi kembali meraihnya pada tahun 2022," tulisnya.
Indonesia sempat masuk kategori upper middle-income country pada 2019, kehilangan status tersebut saat pandemi Covid-19 pada 2020, lampau kembali memperolehnya pada 2022.
Menurut penelitian Chatib dan rekan tersebut, tantangan terbesar bukan hanya mendorong golongan berpendapatan rendah naik menjadi kelas menengah, tetapi juga menjaga agar golongan kelas menengah tidak mengalami kemunduran ekonomi.
Ketahanan kelas menengah dinilai sangat berjuntai pada kualitas pekerjaan, akses terhadap jasa publik nan berkualitas, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara.
"Di Indonesia, ketidaksesuaian antara meningkatnya angan dan keterbatasan kapabilitas fiskal untuk meningkatkan jasa publik diperparah oleh persepsi inefisiensi dan korupsi dalam jasa publik," tulis Chatib dan rekan.
Oleh itu, kebijakan pemerintah nan bisa menjaga keamanan ekonomi kelas menengah menjadi aspek penting, bukan hanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang.
Chatib menekankan pelajaran ini semestinya menjadi pelajaran bagi negara-negara berpenghasilan menengah lainnya di area ini, terutama Vietnam dan Filipina, nan baru-baru ini mencapai status berpenghasilan menengah ke atas. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah kudu bisa mempertahankan ekspansi kelas menengah dan keamanan ekonomi mereka.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·