Sampai Kapan Golkar Dukung Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Bahlil

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kanan).(MGN)

KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Partai Golkar bakal tetap setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan program-program nan bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (2/8) mengatakan support terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan salah satu keputusan politik dari Partai Golkar.

Salah satu keputusan tersebut adalah Partai Golkar mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, Partai Golkar tidak bakal membatasi support tersebut pada waktu tertentu, tetapi bakal terus berada berbareng pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau ada pertanyaan sampai kapan kita bersama, tanyakan kepada Bapak Presiden Prabowo sampai kapan. Golkar bakal selalu setia berbareng pemerintah Bapak Presiden Prabowo," katanya.

Menurutnya, Partai Golkar mempunyai posisi krusial dalam mendukung jalannya pemerintahan, terutama dalam mengawal beragam program nan dinilai memberikan faedah bagi masyarakat.

Dukungan tersebut juga menjadi bagian dari sikap politik Partai Golkar dalam menghadapi dinamika politik nasional. Selain menegaskan support kepada pemerintah, Partai Golkar juga mempunyai sasaran meningkatkan perolehan bangku legislatif pada pemilu mendatang.

"Yang pertama adalah Golkar kudu meningkatkan kursi. Sekarang 102, kudu meningkatkan bangku lebih dari 102. Di DPR provinsi sekarang 11, kudu naik di atas 12. Begitupun di DPRD lainnya, kudu naik," ujarnya.

Bahlil menyebut penguatan struktur dan konsolidasi organisasi menjadi langkah krusial untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, dia meminta jejeran Partai Golkar, termasuk di Sumatera Selatan memperkuat mesin partai hingga ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

"Setelah musda ini, saya meminta kepada ketua terpilih kudu segera melakukan konsolidasi ke kabupaten/kota. Setelah itu kecamatan, kemudian desa-desa," kata dia. (Ant/P-3)