Sayembara Begal, Wamendagri Ingatkan Inovasi Pemda tak Boleh Kurangi Peran Aparat

Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bima Arya Sugiarto didampingi jejeran mengenai memberikan konvensi pers usai(MI/Usman Iskandar.)

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala wilayah agar tetap mengedepankan koordinasi dengan aparat penegak norma (APH) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, beragam penemuan termasuk sayembara menangkap begal nan dibuat pemerintah wilayah tidak boleh mengurangi peran penegakan norma maupun memicu tindakan di luar koridor hukum.

Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat dimintai tanggapan mengenai sayembara penangkapan pemalak nan sempat diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Bima menegaskan, perihal paling krusial bagi kepala wilayah adalah memastikan seluruh upaya penanganan keamanan melangkah sesuai aturan. Selain itu, pemerintah wilayah kudu memastikan koordinasi dengan abdi negara penegak norma berjalan optimal.

"Saya kira teman-teman kepala wilayah kudu memastikan bahwa semua melangkah dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah wilayah dengan aparat. Itu nan paling pokok," kata Bima Arya kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7). 

Menurutnya, kepala wilayah memang dapat menghadirkan beragam terobosan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, penemuan tersebut tidak boleh menggeser pentingnya sinergi dengan abdi negara penegak norma di daerah.

"Jadi mungkin ada kreasi-kreasi penemuan lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi makna koordinasi dengan APH lantaran itu nan sangat terpenting. Koordinasi kepala wilayah berbareng APH di wilayah dan jejeran pemda itu sangat penting," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kekhawatiran bahwa sayembara penangkapan pemalak dapat memicu masyarakat bertindak sebagai pengadil sendiri, Bima kembali menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah wilayah dengan seluruh unsur penegak hukum, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang), serta perangkat wilayah terkait.

Ia menilai, konsentrasi utama pemerintah wilayah semestinya bukan langsung menghadirkan beragam inovasi, melainkan memastikan kehadiran abdi negara di tengah masyarakat melalui patroli nan rutin.

"Kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berfaedah melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan abdi negara itu datang di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi nan lain," tutur Bima Arya.

Menurut Bima, kehadiran abdi negara di lapangan menjadi pesan krusial bahwa negara datang memberikan rasa kondusif kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah wilayah dalam menangani persoalan keamanan kudu tetap berada dalam koridor norma dan memperkuat sinergi dengan abdi negara penegak hukum.  (H-4)