Sekjen PBB Antonio Guterres Kunjungi Siprus Akhir Juli 2026 Dorong Reunifikasi

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.(Anadolu)

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Siprus pada akhir Juli 2026. Langkah diplomatik ini diambil sebagai upaya nyata untuk mendorong kembali negosiasi reunifikasi pulau nan telah terbagi selama puluhan tahun tersebut.

Berdasarkan laporan surat berita Politis pada Kamis (16/7), nan mengutip sumber-sumber diplomatik, kunjungan ini mempunyai makna historis nan signifikan. Ini merupakan lawatan pertama seorang Sekretaris Jenderal PBB ke Siprus dalam 16 tahun terakhir, setelah kunjungan Ban Ki-moon pada Januari 2010.

Guterres dijadwalkan mengadakan pertemuan campuran pada 29 Juli dengan dua tokoh kunci di pulau tersebut, ialah Presiden Siprus Nikos Christodoulides dan pemimpin organisasi Siprus Turkiye, Tufan Erhurman. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik kembali bagi kebuntuan politik nan terjadi.

Dalam kunjungan strategis ini, Sekjen PBB bakal didampingi oleh pejabat tinggi lainnya, yaitu:

• Jean-Pierre Lacroix (Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian)
• Rosemary DiCarlo (Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian)

Setelah pertemuan tersebut, para pemimpin dijadwalkan menggelar konvensi pers berbareng untuk mengumumkan pernyataan krusial mengenai masa depan rumor Siprus.

Konteks Konflik dan Kekecewaan Diplomatik

Rencana kunjungan ini muncul di tengah dinamika hubungan nan cukup tegang. Pada Rabu (15/7), Kementerian Luar Negeri Siprus sempat menyatakan kekecewaannya terhadap sikap netral PBB. Pihak Siprus menilai posisi netral tersebut kurang menguntungkan dalam konteks pembagian pulau antara wilayah nan didukung Yunani dan Turkiye.

Secara historis, Siprus telah terbagi secara de facto sejak tahun 1974. Kondisi ini dipicu oleh invasi bersenjata Turkiye menyusul upaya kudeta dan aneksasi pulau ke Yunani. Akibatnya, sekitar 37 persen wilayah pulau diduduki dan kemudian diproklamasikan sebagai Republik Turki Siprus Utara (TRNC) pada 1983. Hingga saat ini, kedaulatan TRNC hanya diakui oleh Turkiye.

Upaya Menghidupkan Kembali Perundingan

Upaya reunifikasi nan dimediasi PBB sebelumnya mengalami kegagalan total pada putaran perundingan di Crans-Montana, Swiss, tahun 2017. Sejak saat itu, proses perbincangan umum praktis terhenti.

Kunjungan Guterres pada akhir Juli mendatang dipandang sebagai momentum krusial bagi beragam pihak nan tengah berupaya melanjutkan negosiasi. Fokus utama tetap pada pencarian solusi tenteram nan dapat diterima oleh kedua organisasi di pulau Mediterania tersebut. (Ant/I-1)

Catatan Sejarah: Pembagian Siprus bermulai dari bentrok tahun 1974 nan memisahkan organisasi Yunani di selatan dan organisasi Turkiye di utara. PBB terus berupaya menjadi mediator melalui misi perdamaian dan perbincangan tingkat tinggi guna mencapai kesepakatan federasi alias corak penyelesaian lainnya.