Senat AS Setujui RUU Sanksi Rusia, Targetkan Ekonomi Perang Putin

Vladimir Putin.(Euronews)

SENAT Amerika Serikat pada Jumat (7/8) secara telak menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk memperketat hukuman terhadap ekonomi perang Rusia. Langkah ini menjadi kemenangan krusial bagi para pendukung Ukraina di Kongres setelah melalui negosiasi panjang selama lebih dari satu separuh tahun.

Pemungutan bunyi dengan hasil 86-11 tersebut mengakhiri perdebatan sengit nan sempat membikin sejumlah personil parlemen meragukan prospek keberhasilan izin ini. RUU tersebut sekarang diajukan ke DPR AS (House of Representatives), meskipun para personil majelis di sana telah meninggalkan Washington untuk reses Agustus.

Warisan Terakhir Lindsey Graham

Anggota dari kedua partai besar di AS memuji kegigihan mendiang Senator Lindsey Graham (Republik-South Carolina) nan memperjuangkan kebijakan ini hingga saat-saat terakhir hidupnya. Graham meninggal bumi akibat kondisi jantung pada Juli lalu, tak lama setelah kembali dari kunjungannya ke Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, nan menghadiri pemakaman Graham pekan lalu, secara pribadi mendesak para personil parlemen untuk mendukung legislasi ini. Zelensky apalagi menyaksikan langsung pemungutan bunyi awal untuk memajukan RUU tersebut dari ruang sidang Senat.

Tarif 100 Persen dan Sanksi Iran

RUU ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan Trump untuk memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap lima pembeli utama minyak dan gas Rusia, serta negara-negara lain nan membantu menghindari hukuman daya nan sudah ada. Selain itu, izin ini memperpanjang hukuman terhadap Iran, nan menjadi prioritas Gedung Putih.

Senator James E. Risch (Republik-Idaho), Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menegaskan bahwa undang-undang ini bermaksud untuk memutus aliran duit tunai nan menggerakkan mesin perang Putin.

Senator Richard Blumenthal (Demokrat-Connecticut), nan memimpin upaya ini berbareng Graham, menyebut hukuman baru ini sebagai nan paling konsekuensial sejak invasi skala penuh Rusia pada 2022. Para pendukung beranggapan bahwa balasan finansial ini, ditambah dengan keberhasilan Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, dapat mendorong Presiden Vladimir Putin untuk mencari penyelesaian negosiasi.

Perdebatan mengenai Wewenang Tarif

Meski mendapat support luas di Senat, RUU ini menghadapi tantangan di DPR. Beberapa personil Demokrat, termasuk Gregory Meeks, menyatakan keberatan lantaran menganggap RUU ini memberikan terlalu banyak kewenangan kepada Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif baru secara sepihak. Meeks menyebutnya sebagai kuda Troya untuk pungutan ekonomi nan berpotensi disalahgunakan.

Di sisi lain, Senator Rand Paul (Republik-Kentucky) dan Ron Wyden (Demokrat-Oregon) sempat mengusulkan amendemen untuk menghapus klausul tarif, dengan argumen bahwa perihal itu bisa menjadi kenaikan pajak terbesar yang membebani family Amerika. Namun, amendemen tersebut sukses dikalahkan di lantai Senat.

Untuk meredakan kekhawatiran, Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer memberikan komitmen tertulis bahwa pemerintah tidak bakal mengenakan tarif di luar lima importir utama minyak alias gas alam Rusia, sesuai dengan batas dalam undang-undang tersebut.

Gedung Putih menyatakan support tertulis terhadap RUU ini. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menekankan bahwa langkah ini mengirimkan pesan nan tidak salah lagi ke Moskow bahwa Amerika bakal mendukung Ukraina sepenuhnya. (The Washington Post/I-2)