Sengkarut di Selat Hormuz, dari Kartu Truf hingga Ujian Diplomasi Iran

Jakarta, CNBC Indonesia - Selat Hormuz menjadi titik paling krusial dalam negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 18 Juni. Bagi Teheran, jalur pelayaran strategis tersebut merupakan kartu tawar utama dalam perundingan dengan Washington, sehingga perselisihan mengenai pembukaan kembali selat itu diperkirakan bakal menjadi rumor paling susah diselesaikan.

Dilansir The Guardian, setiap bagian dari selat selebar sekitar 24 mil itu sekarang menjadi arena tarik ulur kepentingan antara kedua negara dalam sebuah ujian mengenai keteguhan sikap dan kesabaran diplomatik.

Bagi Iran, berlanjutnya sengketa mengenai Selat Hormuz bukanlah persoalan selama negara itu tetap mempertahankan kendali atas jalur pelayaran tersebut.

Berdasarkan nota kesepahaman nan ditandatangani dengan AS, perundingan substantif mengenai program nuklir Iran tidak kudu dimulai sebelum blokade di Selat Hormuz dicabut. Dalam kesepakatan itu, Iran hanya diwajibkan menggunakan "upaya terbaiknya" untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut.

Kondisi tersebut memberi untung strategis bagi Teheran. Semakin lama blokade berlangsung, semakin dekat pula Amerika Serikat dengan pemilu paruh waktu nan bakal menjadi ujian politik bagi Presiden Donald Trump.

Di sisi lain, meskipun pemerintah Iran juga menghadapi tekanan dari masyarakat akibat inflasi nan tinggi, belum ada agenda pasti kapan tekanan politik domestik tersebut bakal mencapai puncaknya.

Iran menerapkan penafsiran maksimal terhadap nota kesepahaman tersebut dengan menegaskan bahwa hanya Teheran nan mempunyai kewenangan untuk mencabut blokade Selat Hormuz. Karena sangat menjaga kewenangan tersebut, Iran menolak keterlibatan negara maupun lembaga internasional lain dalam proses pembukaan kembali jalur pelayaran itu.

Sikap tersebut menjadi argumen Iran menolak usulan pembukaan jalur pelayaran pengganti di bagian selatan Selat Hormuz, dekat pantai Oman, nan dikembangkan berbareng Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rencana tersebut muncul setelah jalur utama di tengah selat ditutup akibat keberadaan ranjau laut.

Dalam skema nan diusulkan, bakal dibuka dua jalur pelayaran baru. Jalur pertama berada di perairan Oman dan diawasi oleh US Joint Maritime Information Center, sedangkan jalur kedua berada lebih ke utara, dekat wilayah Iran. IMO sempat meyakini bahwa Iran telah menyetujui proposal tersebut.

Namun, kemungkinan terdapat perbedaan sikap di dalam pemerintahan Iran alias terjadi kesalahpahaman dari pihak IMO mengenai tingkat elastisitas Teheran.

Situasi berubah setelah Iran menyerang sebuah kapal berbendera Singapura nan melintasi jalur selatan pada Kamis lalu. Insiden tersebut membikin IMO akhirnya membatalkan rencana pembukaan jalur pengganti tersebut.

Kekhawatiran Iran

Bagi Iran, kehilangan kendali atas Selat Hormuz berfaedah kudu kembali ke meja perundingan dengan posisi nan sama seperti sebelum perang dan kehilangan salah satu instrumen strategis terpenting dalam menghadapi Amerika Serikat.

Dalam konvensi pers di Baghdad, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran menolak segala corak sistem baru di luar nan dijalankan pemerintah Iran.

"Setiap upaya untuk mengangkat pengaturan baru alias terpisah dari nan saat ini dijalankan oleh Republik Islam hanya bakal menyebabkan komplikasi lebih lanjut, penundaan pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatnya ketegangan," kata Araghchi, dikutip dari The Guardian, Selasa (30/6/2026).

Perselisihan mengenai jalur pelayaran selatan diperkirakan bakal menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan di Doha. Namun rumor tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya mencari solusi jangka panjang mengenai tata kelola Selat Hormuz.

Oman Siapkan Solusi Jangka Panjang

Selama dua bulan terakhir, Oman menyusun rancangan pengelolaan Selat Hormuz nan disusun secara rinci berasas norma internasional sekaligus diharapkan dapat diterima Iran.

Namun posisi Oman sebagai negara netral membikin Muscat berada dalam situasi diplomatik nan rumit. Apabila Oman mengabaikan keberatan Iran, kesempatan Teheran menerima proposal tersebut bakal makin kecil.

Sebaliknya, andaikan Oman tidak mengambil inisiatif membantu operasi kemanusiaan untuk membebaskan ribuan pelaut nan tetap terjebak akibat blokade, maka kesempatan rencana Oman diterima area maupun PBB bakal ikut menurun. Kondisi itu juga meningkatkan kemungkinan Amerika Serikat kembali melancarkan operasi militer secara penuh.

Meski demikian, kebenaran bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menggelar pembicaraan berbareng Menteri Negara Urusan Luar Negeri Oman Abdulaziz al-Hinai di Muscat dipandang sebagai pengakuan tersirat dari Teheran bahwa masa depan pengelolaan Selat Hormuz tidak sepenuhnya dapat diputuskan Iran sendiri.

Dalam proposalnya, Oman berupaya membangun sistem pengelolaan nan memungkinkan negara-negara pesisir memperoleh faedah ekonomi dari kapal-kapal komersial nan melintasi Selat Hormuz.

Namun pemasukan tersebut diupayakan berasal dari kontribusi sukarela maupun pembayaran atas jasa navigasi tertentu oleh golongan perdagangan, kapal, alias negara pengguna, bukan berupa tarif melintas.

Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi pun menjelaskan pendekatan tersebut.

"Kami tidak mendukung penerapan tarif bagi kapal nan melintas di Selat Hormuz lantaran perihal itu dilarang berasas norma internasional. Sebaliknya, biaya jasa adalah sesuatu nan sah, dan pembahasan mengenai perihal tersebut sedang berjalan dengan pihak Iran," ujarnya.

Perbedaan tersebut mempunyai dasar norma nan jelas.

Pasal 26 Konvensi Hukum Laut secara tegas melarang pungutan hanya untuk kewenangan melintas di selat internasional. Namun Pasal 43 memperbolehkan negara pengguna dan negara nan berbatasan dengan selat bekerja sama membiayai penyediaan jasa maritim, termasuk pelayanan pelabuhan maupun jasa navigasi lainnya.

Isu tersebut diperkirakan turut dibahas Sultan Oman dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin.

Secara teori, Macron berbareng Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah menyiapkan satuan tugas angkatan laut untuk mengawasi penyelenggaraan kesepakatan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Namun Sultan Oman diyakini bakal beranggapan bahwa andaikan negara-negara Barat menerima proposal Muscat, maka pengerahan kekuatan militer tersebut tidak lagi diperlukan.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]