Soal Tambahan TKD ke 490 Daerah, Purbaya Tunggu Arahan Presiden

1 hari yang lalu 10

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bakal memberikan tambahan biaya ke 490 wilayah nan dinilai kekurangan anggaran untuk shopping pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Hal mengenai dengan banyaknya wilayah nan kesulitan untuk bayar penghasilan aparatur sipil negara (ASN) lantaran berkurangnya anggaran transfer ke wilayah (TKD).

Namun, Purbaya menegaskan pemberian biaya ini kudu mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin sampai seluruhnya, 490 wilayah nan mungkin bakal mendapatkan tambahan dana. Tapi itu tergantung pada kelak petunjuk Bapak Presiden (Prabowo) seperti apa," terang Purbaya, di Kantor LPS, Selasa (28/7/2026).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pertemuannya dengan Purbaya pada Senin kemarin mengungkapkan bakal menyiapkan sejumlah opsi agar pegawai ASN di wilayah tetap bisa bekerja dan mendapatkan hak-haknya.

Strategi nan disiapkan ialah pemerintah wilayah diharapkan menerapkan efisiensi anggaran terlebih dulu alias meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD).

"Saya sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak boleh ada opsi untuk merumahkan alias tidak bayar pegawainya, maka saya minta kepada wilayah untuk melakukan efisiensi dulu," kata Tito.

Tito melanjutkan, jika pemerintah wilayah sudah melakukan efisiensi dan meningkatkan PAD namun anggaran tetap belum mencukupi, opsi berikutnya adalah memanfaatkan biaya bagi hasil (DBH) nan dicairkan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

"Kalau wilayah nan memang susah sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, biaya bagi hasil, nan ada di Kemenkeu, kita minta kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan. Untuk membantu wilayah itu menutupi shopping pegawainya, nan betul-betul PAD-nya berat dan mereka sudah melakukan efisiensi," terang Tito.

(haa/haa)

Add