Studi ITB: Polusi Udara Jabodetabek Butuh Penanganan Lintas Sektor

Kabut polusi udara menyelimuti area di Jakarta.(Dok. Antara)

STUDI terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan bahwa persoalan polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tidak dapat diselesaikan secara parsial. Penanganan kualitas udara di area megapolitan ini menuntut kerjasama terintegrasi nan melampaui pemisah administratif wilayah maupun ego sektoral.

Guru Besar Teknik Lingkungan sekaligus Kepala Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara & Limbah (KK PUL) FTSL ITB, Prof. Puji Lestari, menjelaskan bahwa kualitas udara di Jabodetabek sangat dipengaruhi oleh kombinasi beragam faktor, mulai dari kendaraan berat, logistik, mobilitas komuter, aktivitas industri, hingga operasional pembangkit listrik.

“Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara Jabodetabek tidak dapat dilihat hanya dari satu jenis kendaraan alias satu sektor saja,” ujar Prof. Puji dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Dominasi Sumber Emisi Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan info inventarisasi emisi, studi tersebut memetakan perbedaan sumber polusi utama di setiap wilayah:

• Transportasi: Menjadi sumber dominan di wilayah DKI Jakarta dan sejumlah kota penyangga.
• Industri: Memberikan kontribusi besar di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang.
• Pembangkit Listrik: Menjadi sumber emisi utama di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

Secara akumulatif, emisi gas rumah kaca di Jabodetabek diperkirakan mencapai 88,53 juta ton per tahun. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri sebesar 35 persen, disusul pembangkit listrik 31 persen, dan sektor transportasi menyumbang 26 persen.

“Polusi tidak mengikuti pemisah administratif, maka respons kita juga kudu bergerak melampaui pemisah tersebut. Jabodetabek perlu dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara nan terintegrasi,” tegas Prof. Puji.

Perlunya Strategi Lintas Wilayah

Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menambahkan bahwa hasil studi ITB ini kudu segera diterjemahkan ke dalam sasaran pengurangan emisi nan terukur. Ia menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab nan jelas antarwilayah.

“Jabodetabek memerlukan satu kerangka strategi kualitas udara lintas wilayah nan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara transparan,” kata Suzanty.

Senada dengan perihal tersebut, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Gonggomtua E. Sitanggang, menilai studi ini menjadi pedoman krusial untuk membenahi sektor transportasi nan saat ini tetap terfragmentasi antarwilayah. ITDP berencana menggunakan info ini untuk mengembangkan model transportasi nan lebih efektif dalam menurunkan emisi berbasis bukti.

Rekomendasi Peneliti

Tim peneliti ITB memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperbaiki kualitas udara Jabodetabek, di antaranya:

1. Penguatan tata kelola lintas wilayah dan lintas sektor.
2. Percepatan mengambil kendaraan rendah emisi.
3. Penguatan pengendalian emisi pada sektor industri dan pembangkit listrik.
4. Perluasan jangkauan dan akses transportasi publik.
5. Penghentian praktik pembakaran sampah terbuka.
6. Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara secara real-time.
7. Penetapan sasaran pengurangan emisi nan terukur bagi setiap daerah.

Temuan ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi pemerintah wilayah dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2026. (Ant/H-3)