Subsidi BBM Cs Tidak Tepat Sasaran, Begini Data Ekonom

Jakarta, CNBC Indonesia - Subsidi daya termasuk bahan bakar minyak (BBM), dinilai tetap belum tepat sasaran. Pasalnya, sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat nan tergolong mampu.

Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah mengatakan, persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu argumen pemerintah perlu membatasi konsumsi BBM jenis Pertalite.

Menurutnya dari sejumlah aspek nan memengaruhi besaran subsidi energi, konsumsi domestik merupakan salah satu aspek nan tetap dapat dikendalikan pemerintah.

"Makanya saya pikir ada rencana untuk pembatasan penggunaan, apa namanya, konsumsi Pertalite ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini masalah berikutnya dari subsidi kita," kata Imaduddin dalam aktivitas Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Jumat, (28/8/2026).

Ia pun membeberkan bahwa persoalan utama subsidi BBM saat ini adalah ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan info nan dimilikinya, masyarakat pada golongan desil 9 dan desil 10 alias golongan masyarakat bisa tetap menyumbang porsi besar dalam konsumsi BBM.

"Karena datanya menunjukkan bahwa desil 9 dan desil 10, nan kita kategorikan sebagai golongan masyarakat mampu, konsumsi BBM-nya itu mencapai sekitar 42% gitu ya. Jadi nyaris separuh dari konsumsi BBM itu dikonsumsi oleh kelas menengah atas gitu ya," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap mengkaji jenis kendaraan nan nantinya tidak diperbolehkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya belum menetapkan maupun mengumumkan spesifikasi kendaraan nan bakal dibatasi dalam penggunaan Pertalite. "Ini saya sedang menyiapkan rapatnya, ya," kata Laode di gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Menurut Laode, pembahasan mengenai pembatasan penggunaan Pertalite tetap berlangsung. Dengan demikian, pemerintah belum mengumumkan hasil final mengenai jenis dan spesifikasi kendaraan nan bakal masuk dalam kategori pembatasan.

"Pasca pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan Kita belum mengumumkan apa-apa. Tapi sedang kita kaji dan kelak bakal diumumkan setelah itu," katanya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]