Subsidi JakLingko Bocor, DPRD DKI Soroti Skema Pembayaran Per Kilometer

Subsidi JakLingko dinilai menyalahi aturan.(Dok. Pemprov DKI Jakarta)

SEKRETARIS Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi skema subsidi Public Service Obligation (PSO) pada jasa pikulan JakLingko. Langkah ini diperlukan menyusul adanya dugaan ketidakefektifan anggaran dan potensi kebocoran dalam tata kelola subsidi tersebut.

Hengky menilai sistem buy the service nan diterapkan saat ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, operator dibayar berasas jarak tempuh armada, bukan berasas jumlah penumpang nan dilayani. Hal ini memicu perilaku operator nan hanya mengejar sasaran kilometer tanpa mempedulikan pelayanan publik.

“Yang krusial mereka memenuhi sasaran 200 kilometer per hari, dibayar per kilometer. Ada penumpang alias tidak, mereka tetap jalan. Ini nan banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Hengky di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7).

Kondisi tersebut menyebabkan banyak unit JakLingko tetap beraksi meski dalam keadaan kosong. Bahkan, muncul laporan bahwa pengemudi kerap mengabaikan calon penumpang demi mengejar sasaran jarak tempuh harian. Hengky mengusulkan agar Dishub mengubah skema kalkulasi biaya operasional dan untung agar lebih terukur dan berbeda dari pola TransJakarta.

Selain masalah operasional, Hengky mengungkap adanya indikasi penyimpangan serius dalam pembukaan trayek baru. Ia mengaku pernah ditawari duit sebesar Rp4 miliar untuk memuluskan izin trayek tertentu. Temuan ini dianggap sebagai sinyal adanya "permainan" dalam pengedaran anggaran subsidi.

“Saya pernah ditawari buka trayek baru Rp4 miliar. Saya kaget. Tidak mungkin orang berani menawarkan sebesar itu jika tidak ada permainan. Ini kudu dibenahi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta Dishub menelusuri praktik koperasi nan diduga menjual pikulan beserta trayeknya dengan nilai tinggi. Terdapat pula dugaan penarikan setoran dari subsidi nan semestinya diterima utuh oleh operator. Evaluasi rute juga disarankan agar armada dialihkan ke jalur dengan permintaan tinggi guna meningkatkan efektivitas anggaran. (Z-10)