Tantangan Destry Menjaga BI Tetap Kredibel di Tengah Tekanan Ekonomi

Gubernur BI Destry Damayanti (tengah).(MI/Naufal Zuhdi)

CALON Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menghadapi tantangan besar untuk menjaga kredibilitas bank sentral di tengah tekanan ekonomi nan menuntut keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, jika terpilih, Destry kudu memastikan kebijakan moneter tetap bisa menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, sekaligus memberikan ruang bagi perekonomian untuk tumbuh secara berkelanjutan.

"Tantangan terbesar Destry adalah menjaga kredibilitas bank sentral di tengah tekanan nan saling berlawanan," kata Rizal kepada Media Indonesia, Rabu (26/8).

Menurutnya, rupiah kudu stabil dan inflasi terkendali, sementara ekonomi juga memerlukan ruang untuk tumbuh. Karena itu, tantangan Destry bukan sekadar menentukan arah BI-Rate, tetapi memastikan independensi BI tetap kuat dan setiap keputusan moneter berbasis data, bukan tekanan jangka pendek untuk mengejar pertumbuhan.

Untuk menjaga rupiah tanpa terlalu menekan ekonomi, BI tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga. Instrumen stabilisasi kurs asing, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan makroprudensial perlu digunakan secara lebih presisi.

Rizal berpandangan suku kembang sebaiknya menjadi instrumen utama ketika tekanan rupiah mulai mengganggu inflasi dan ekspektasi pasar, sedangkan ruang pertumbuhan diperkuat melalui likuiditas dan insentif angsuran nan lebih terarah ke sektor produktif.

Ia juga menilai transmisi kebijakan BI juga perlu diperbaiki agar stabilitas moneter tidak dicapai dengan mengorbankan pertumbuhan. Menurutnya, pengelolaan SRBI perlu lebih hati-hati agar tidak terlalu garang menyerap likuiditas alias bersaing dengan SBN. "Stabilitas kudu tetap menjadi jangkar, tetapi instrumennya kudu efektif dan tidak kontraproduktif terhadap pertumbuhan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan tantangan Destry bukan hanya menentukan kapan meningkatkan alias menurunkan BI-Rate, melainkan menjaga jenjang mandat BI ketika tekanan untuk mendorong pertumbuhan semakin besar.

Dalam uji kelayakan, Destry sendiri menempatkan stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan, sekaligus mendorong BI lebih aktif mendukung kredit, daya beli, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi.

Josua mencatat ekonomi tumbuh 5,29% dengan inflasi 2,88%, sementara ruang penyaluran angsuran tetap besar. Fasilitas angsuran nan belum ditarik mencapai sekitar Rp2.548 triliun alias 21,8% dari plafon. Kondisi tersebut menunjukkan ruang untuk mendorong pembiayaan tetap tersedia, tetapi tetap kudu dilakukan tanpa mengorbankan stabilitas rupiah dan inflasi.

"Jangan sampai mandat mendukung pertumbuhan berubah menjadi tanggungjawab mengejar nomor pertumbuhan tertentu dengan mengorbankan kredibilitas BI," kata Josua.

Tantangan tersebut semakin berat lantaran kondisi eksternal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Defisit transaksi melangkah pada triwulan II 2026 melebar dari 0,97% menjadi 3,34% terhadap PDB, sementara surplus perdagangan peralatan menyusut dan defisit migas meningkat menjadi US$10,18 miliar. Neraca pembayaran juga tetap defisit meski transaksi finansial membaik lantaran masuknya investasi portofolio, terutama ke SRBI.

Di sisi lain, persediaan devisa turun menjadi US$145,3 miliar pada Juli dari US$145,6 miliar pada Juni akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi BI. Kondisi tersebut tetap memadai, tetapi menunjukkan ruang pelonggaran moneter secara garang tetap terbatas oleh kerentanan eksternal.

Masalah lainnya adalah kualitas arus modal. Sepanjang 2026, arus asing tetap terkonsentrasi pada SRBI sekitar US$10,06 miliar, sedangkan arus ke SBN sekitar US$0,94 miliar dan saham mencatat arus keluar sekitar US$4,14 miliar. Posisi SRBI juga tetap sekitar Rp1.038,9 triliun pada 19 Agustus. "BI perlu mengubah stabilitas rupiah nan ditopang modal portofolio menjadi stabilitas nan lebih berbasis ekspor dan investasi langsung," ujar Josua.

Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada SRBI memang dapat membantu menopang rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga menimbulkan kerentanan ketika arah modal dunia berbalik. Karena itu, stabilitas rupiah perlu diperkuat melalui ekspor, investasi langsung, pendalaman pasar kurs asing, serta pasokan devisa domestik nan lebih kuat.

Josua menilai BI-Rate juga tidak semestinya menjadi perangkat untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Intervensi nilai tukar, operasi moneter, kebijakan makroprudensial, serta pendalaman pasar duit dan kurs asing perlu digunakan secara bersamaan. Ia juga menilai pendekatan BI nan tidak langsung meningkatkan suku kembang ketika rupiah tertekan merupakan langkah nan lebih tepat selama tekanan inflasi tetap terkendali. "BI tidak semestinya mempertahankan rupiah pada nomor tertentu dengan segala biaya," tegasnya.

Hal lain nan menjadi ujian kredibilitas Destry adalah menjaga pemisah antara koordinasi dengan pemerintah dan independensi BI. Destry telah menegaskan sinergi dengan pemerintah tidak bakal mengurangi independensi BI dan setiap lembaga tetap mempunyai mandat masing-masing. Namun, pasar memerlukan bukti bahwa prinsip tersebut betul-betul diterapkan dalam pengambilan kebijakan.

Josua menuturkan, jika pemerintah mendorong pertumbuhan hingga 8%, sementara BI menilai pelonggaran moneter dapat membahayakan rupiah dan inflasi, Gubernur BI kudu bisa mengambil keputusan berasas mandat dan data. Kemampuan untuk berbeda pandangan secara terbuka justru menjadi bagian dari koordinasi nan sehat.

Sebagai calon nan berasal dari internal BI, Destry juga dituntut menunjukkan perubahan nan konkret, bukan hanya kesinambungan kebijakan. Josua mengatakan keberhasilannya dapat diukur dari berkurangnya ketergantungan rupiah terhadap intervensi dan SRBI, meningkatnya efektivitas insentif likuiditas terhadap angsuran produktif, serta semakin transparannya komunikasi BI mengenai argumen dan biaya setiap kebijakan. (Ins/P-3)