Tata Kelola Fiskal harus Diperkuat demi Optimalisasi Belanja Negara

ilustrasi(Antara)

Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menegaskan bahwa penguatan tata kelola kudu menjadi pilar utama dalam kebijakan fiskal. Hal ini krusial agar setiap rupiah belanja negara dapat digunakan secara optimal dan memberikan akibat ekonomi nan maksimal bagi masyarakat.

Menurut Rahma, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tidak boleh hanya bersandar pada dugaan makro konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lifting migas. Ia mendorong integrasi parameter tata kelola berbasis keahlian serta kepastian norma struktural ke dalam kerangka tersebut.

"Agar setiap rupiah dalam shopping negara betul-betul menghasilkan multiplier effect nan optimal, kerangka ekonomi makro perlu memperhitungkan parameter tata kelola berbasis keahlian (performance-based governance) dan kepastian norma struktural," ujar Rahma kepada Media Indonesia, Selasa (18/8).

Efisiensi Belanja dan Rantai Pasok Domestik

Rahma menjelaskan bahwa selama ini terdapat dugaan linear di mana pertumbuhan ekonomi bakal otomatis mengikuti besaran nominal shopping negara, sesuai pendekatan Keynesian klasik. Namun, dia mengingatkan bahwa efektivitas akibat ekonomi sangat berjuntai pada letak dan gimana duit tersebut berputar di dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk lebih jeli memperhatikan efisiensi shopping di tingkat daerah. Rahma menyoroti rasio antara output jasa publik alias prasarana dengan input anggaran nan dikeluarkan. Jika efisiensi rendah akibat birokrasi nan gendut alias lambatnya eksekusi program, maka porsi Transfer ke Daerah (TKD) serta shopping modal perlu dievaluasi dalam proyeksi pertumbuhan.

Selain efisiensi, aspek velocity of money alias kecepatan perputaran duit sektoral nan terhubung dengan rantai pasok domestik menjadi kunci. "Multiplier effect bakal optimal andaikan kebocoran ekonomi dapat ditekan, sehingga shopping negara tidak berakhir pada instrumen finansial nan kurang produktif alias justru mengalir untuk pembelian peralatan impor," imbuhnya.

Risiko Pertumbuhan Tanpa Kualitas

Terkait sasaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%, Rahma memperingatkan adanya akibat qualityless growth alias jobless growth jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pertumbuhan. Tanpa arah kebijakan nan konsentrasi pada nilai tambah dan pembuatan lapangan kerja, nomor pertumbuhan tersebut rentan tergerus oleh praktik pemburu rente dan penggelembungan biaya (mark-up).

Risiko ini semakin nyata pada proyek-proyek mercusuar alias investasi padat modal nan minim pengawasan. Proyek berteknologi tinggi sering kali mempunyai ketergantungan tinggi pada impor peralatan modal dan tenaga mahir asing, sehingga kontribusinya terhadap ekonomi domestik menjadi terbatas alias terjadi import leakage.

"Praktik pemburu rente mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor nan produktif dan inklusif ke sektor-sektor tertentu nan hanya menguntungkan segelintir elite alias golongan dekat kekuasaan," tegas Rahma.

Mendorong Sektor Produktif dan Inklusif

Dampak dari tata kelola nan lemah, menurut Rahma, adalah konsentrasi faedah pertumbuhan pada golongan tertentu saja. Sementara itu, sektor padat karya seperti UMKM, manufaktur, dan pertanian modern justru berisiko kekurangan akses pembiayaan dan insentif.

Ia juga menyoroti potensi pembengkakan biaya investasi akibat korupsi struktural. Proyek nan semestinya meningkatkan efisiensi logistik jangka panjang justru bisa menjadi beban fiskal alias utang jika tingkat pemanfaatannya rendah dan tidak sesuai kebutuhan pasar.

"Pertumbuhan ekonomi kudu memastikan manfaatnya mengalir ke sektor produktif, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat," pungkasnya. (E-3)