Temui Presiden Siprus, Sekjen PBB Pacu Kembali Negosiasi Perundingan Damai

Sekjen PBB Antonio Guterres(ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay)

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menggelar pertemuan dengan Presiden Siprus, Nikos Christodoulides, guna membahas kesempatan dimulainya kembali negosiasi penyelesaian bentrok Siprus. Pertemuan tersebut berjalan di tengah kunjungan resmi Guterres ke pulau terisolasi tersebut.

"Pertemuan nan berarti dan tulus antara Presiden Siprus dan Sekjen PBB telah usai. Kami menyambut baik komitmen politik pribadi nan tulus dan tegas dari Sekjen PBB terhadap upaya untuk melanjutkan negosiasi," ujar Juru Bicara Pemerintah Siprus, Konstantinos Letymbiotis, seusai pertemuan pada Selasa (28/7) waktu setempat.

Letymbiotis menambahkan, Pemerintah Siprus berambisi negosiasi reunifikasi dapat resmi bergulir kembali sebelum masa kedudukan Guterres sebagai Sekjen PBB berhujung pada awal 2027.

Dalam rangkaian kunjungannya, Guterres juga dijadwalkan berjumpa dengan pemimpin organisasi Siprus Turki, Tufan Erhurman. Selain agenda bilateral, sebuah pertemuan tripartit antara Guterres, Christodoulides, dan Erhurman diagendakan berjalan pada Rabu (29/7).

Kendati demikian, Pemerintah Siprus menyoroti sikap keras Turki nan dinilai tetap menjadi ganjalan utama dalam proses perdamaian.

"Kami sekarang berada pada titik di mana semua pihak, selain Turki, sepakat mengenai tujuan nan telah ditetapkan; dan ada satu pihak, ialah Turki, nan melakukan pendudukan dengan mengabaikan dan meremehkan norma internasional serta legitimasi internasional," tegas Letymbiotis.

"Oleh lantaran itu, Turki kudu terlebih dulu kembali ke kerangka legitimasi internasional agar kita dapat membahas inti dari tujuan kami, ialah melanjutkan negosiasi dari titik di mana negosiasi tersebut terhenti," lanjutnya.

Secara historis, Pulau Siprus terpecah menjadi wilayah etnis Yunani di selatan dan etnis Turki di utara sejak invasi militer Turki pada 1974. Wilayah utara kemudian memproklamirkan diri sebagai Republik Turki Siprus Utara pada 1983, namun hingga sekarang keberadaannya hanya diakui oleh Ankara.

Upaya mediasi PBB untuk menyatukan kembali kedua wilayah tersebut sempat mengalami kemandekan usai gagalnya perundingan krusial di Crans-Montana, Swiss, pada 2017 silam. (Ant/Sputnik/RIA Novosti/P-4)