Tok! Bukan Iran, AS Resmi Setujui Nuklir Negara Arab Muslim Ini

2 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan kesepakatan berhistoris dengan Arab Saudi untuk membangun program nuklir sipil di negara Teluk tersebut. Langkah ini dicapai di tengah agunan ketat dari Washington bahwa perjanjian tersebut mencakup perlindungan berlapis terhadap akibat non-proliferasi alias penyebaran senjata nuklir.

Departemen Energi AS mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini mencakup dua perjanjian utama, ialah kerja sama nuklir tenteram (peaceful nuclear cooperation) serta perlindungan bilateral (bilateral safeguards). Dokumen resmi tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Energi AS Chris Wright berbareng Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman.

Perjanjian ini ditandatangani di bawah Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS (US Atomic Energy Act), nan menjadi referensi bagi Washington dalam menjalin kerja sama nuklir dengan lebih dari 50 negara di dunia.

"Secara bersama-sama, kedua perjanjian ini meletakkan dasar norma bagi kemitraan berbobot miliaran dolar selama berdekade-dekade nan memajukan beberapa tujuan prioritas ekonomi dan strategis, termasuk non-proliferasi nuklir," tegas Departemen Energi AS dalam pernyataan resminya dikutip Channel News Asia, Rabu (22/7/2926).

"Yakinlah, perjanjian ini menjunjung tinggi standar tertinggi keselamatan nuklir dan non-proliferasi, sembari mengandalkan teknologi dan intelektual nuklir terbaik bumi nan dirancang langsung di sini, di Amerika Serikat," tambah Menteri Energi AS Chris Wright

Laporan dari The Wall Street Journal menyebut terdapat klausul dalam kesepakatan nan berpotensi membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membangun akomodasi pengayaan uranium langsung di tanah Arab Saudi. Meski demikian, Departemen Energi AS tidak mencantumkan poin pengayaan uranium tersebut dalam rilis resminya dan memilih tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi. Dokumen teks perjanjian komplit juga belum dirilis ke publik.

Kesepakatan ini selanjutnya bakal diserahkan ke Kongres AS untuk ditinjau. Kendati demikian, parlemen nan saat ini dikuasai oleh Partai Republik diperkirakan tidak bakal menghalang implementasinya.

Ekspektasi Strategis Washington dan Penolakan Parlemen

Rencana pembangunan proyek nuklir sipil untuk Riyadh ini sejatinya telah lama memicu perdebatan sengit. Sejumlah personil parlemen AS dari lintas partai (Demokrat dan Republik) berbareng para pejabat Israel menyuarakan penolakan keras lantaran cemas akomodasi nuklir sipil tersebut pada akhirnya berpotensi dialihfungsikan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Di sisi lain, Arab Saudi-sebagaimana Teheran-sejak lama bersikeras pada haknya untuk mengembangkan program nuklir sipil. Tahun lalu, Riyadh apalagi telah menandatangani pakta pertahanan berbareng dengan Pakistan nan merupakan negara pemilik senjata nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington sejatinya berupaya mengaitkan kesepakatan nuklir ini ke dalam skenario strategis nan lebih luas, ialah dorongan normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel nan disertai penandatanganan pakta pertahanan AS.

Di tingkat regional, AS sebelumnya pernah menandatangani perjanjian nuklir serupa dengan negara tetangga Arab Saudi, ialah Uni Emirat Arab (UEA) pada 2009, meski UEA tidak melakukan pengayaan uraniumnya sendiri. Fasilitas nuklir Barakah di UEA-satu-satunya di bumi Arab-sempat mengalami kejadian kebakaran pada Mei lampau setelah sebuah drone menghantam bagian generator.

Eskalasi Perang Iran dan Perebutan Pengaruh Global

Pengumuman kesepakatan nuklir AS-Arab Saudi ini bergulir di tengah eskalasi perang terbuka antara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melawan Iran. Perang tersebut pecah nan salah satunya dipicu oleh kekhawatiran Washington terhadap program nuklir Teheran.

Para kreator kebijakan sejak lama mengkhawatirkan bahwa keberhasilan Iran memproduksi senjata nuklir bakal memicu perlombaan senjata nuklir secara masif di sepanjang area Teluk.

Di tengah bayang-bayang ketegangan geopolitik tersebut, para master memberikan pandangan beragam atas manuver Washington. Matthew Kroenig dari Atlantic Council memperingatkan akibat besar jika Arab Saudi diizinkan mempunyai keahlian pengayaan uranium secara mandiri.

"Adalah sebuah kesalahan untuk memberi Arab Saudi keahlian pengayaan. Washington betul dalam memperkuat hubungannya dengan Riyadh, namun perihal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar non-proliferasi senjata nuklir nan efektif," ujarKroenig.

Sebaliknya, Direktur Inisiatif Kebijakan Energi Nuklir Atlantic Council, Jennifer T. Gordon, menyambut positif kesepakatan ini dan menilainya sebagai kemenangan diplomasi AS atas persaingan pengaruh dari Rusia dan China.

"Arab Saudi telah memperjelas bahwa mereka bakal membeli teknologi daya nuklir dan memulai program nuklir sipil; satu-satunya pertanyaan adalah apakah kerajaan tersebut bakal memilih untuk bekerja sama dengan AS dan sekutunya, alias apakah mereka bakal beralih ke Rusia alias China," pungkas Gordon.

(tps/tps)

Add