Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi luar biasa dengan menyatakan perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik negaranya. Klaim sepihak tersebut langsung memicu kemarahan dari pihak Teheran nan menyebut sang presiden sedang berangan-angan di tengah kebuntuan negosiasi damai.
Mengutip Russia Today dan Reuters, Rabu (19/08/2026), Trump melontarkan klaim wilayah tersebut melalui sebuah unggahan di platform Truth Social pada hari Selasa. Sang presiden membagikan peta selat beserta sekitarnya dengan area nan dilingkari dan diberi label.
"Wilayah baru Amerika Serikat," tulis label tersebut.
Unggahan provokatif itu langsung memancing reaksi keras dari Teheran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengutuk keras ilusi Trump dan memberikan peringatan bahwa negaranya siap untuk bertindak mengoreksi khayalan tersebut.
Di saat nan sama, Gharibabadi juga memberikan sindiran tajam atas niat awal presiden AS itu nan sebelumnya mau mengubah nama perairan tersebut menjadi Teluk Arab. Menurutnya, niatan ini tak bakal sukses dan justru bakal menebalkan nama Teluk Persia di peta dunia.
"Ia sukses menuliskan nama Teluk Persia nan kekal dengan benar," tuturnya.
Saling lempar ancaman ini meledak tepat setelah jendela waktu dua bulan untuk mencapai kesepakatan tenteram resmi berhujung pada hari Senin lalu. Kegagalan kesepakatan ini kembali mengerek nilai minyak dunia, dengan minyak mentah berjangka Brent melonjak ke puncaknya di US$ 126 (Rp 2.242.800) per barel, sebelum ditutup pada US$ 91 (Rp 1.619.800) per barel pada hari Selasa.
Progres Dialog Damai
Tak lama setelah menyatakan Hormuz, Trump kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada pembicaraan alias percakapan nan sedang berjalan maupun dijadwalkan dengan Republik Islam Iran. Hal ini berbanding terbalik dengan nada optimis dari menantunya, Jared Kushner, pada hari Senin nan menyebut obrolan tetap melangkah kuat.
"Blokade Angkatan Laut tetap bertindak penuh dan efektif. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau air telah disingkirkan alias diledakkan," ungkap Trump.
Namun, klaim Trump mengenai terbukanya Selat Hormuz dibantah keras oleh para pejabat Iran. Negosiator utama Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa selat itu bakal tetap tertutup rapat bagi lampau lintas pelayaran hingga AS memenuhi seluruh syarat kesepakatan sementara nan sempat ditandatangani pada bulan Juni lalu.
"Kondisi ini mencakup AS mengakhiri blokade pelabuhan Iran, mencabut hukuman minyak, melepaskan aset Teheran nan dibekukan, dan mengakhiri ancaman serta operasi militer di semua lini," tegasnya.
Di tengah kebuntuan diplomatik ini, seorang pejabat senior Iran membocorkan bahwa negaranya mulai bergerak menuju postur militer nan "ofensif penuh". Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohammad Mokhber, menyebut bahwa Iran pada dasarnya tetap terbuka untuk berbincang dengan tujuan memihak keamanan dan sekutunya tanpa mencari perang, tetapi sama sekali tidak bakal menyamakan negosiasi dengan sebuah penyerahan diri.
Realitas di lapangan juga menepis klaim Trump bahwa perairan aman. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) melaporkan telah mendeteksi dua rudal balistik dari Iran nan jatuh ke laut dan menargetkan lampau lintas maritim pada hari Selasa. Imbas dari eskalasi ini, UEA langsung menangguhkan seluruh aktivitas perdagangan, pengiriman, dan transaksi finansial dengan Iran.
Di saat nan sama, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menerima laporan bahwa sebuah kapal terkena proyektil tak dikenal saat berlayar keluar melalui Selat Hormuz. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada ruang mesin dan menimbulkan satu korban dari pihak awak kapal nan langsung dibantu oleh Penjaga Pantai Oman. Data maritim juga menunjukkan perlintasan kapal di perairan tersebut tetap ambruk di nomor satu digit.
Sebagai informasi, bentrok mematikan nan telah menewaskan ribuan orang di Iran dan Lebanon ini dipicu oleh serangan campuran AS-Israel. Iran selama ini telah merespons dengan menyerang pangkalan militer AS di Oman, Yordania, Kuwait, Israel, UEA, dan Arab Saudi. AS sendiri bersikeras pada tujuan utamanya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sebuah misi nan dinilai susah oleh para mahir tanpa membersihkan situs uranium nan tertimbun.
Meskipun selalu memproyeksikan ketangguhan di hadapan publik, para pemimpin Iran secara internal dilaporkan mulai cemas bahwa ancaman balasan ekonomi AS nan lebih lanjut dapat memicu kerusuhan dan mengikis legitimasi Republik Islam. Menyadari kelemahan ini, seorang pejabat AS memperingatkan bahwa Washington sekarang bersiap untuk kembali menarik tuas hukuman ekonomi.
"Sanksi ini (kemungkinan) jauh lebih keras dan bakal diambil dalam beberapa bulan ke depan," pungkas pejabat itu.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

2 jam yang lalu
3








English (US) ·
Indonesian (ID) ·