Trump Setop Kucuran Dana Keamanan untuk Pasukan Sekutu di Irak

Ilustrasi: Militer Amerika Serikat(Marie UZCATEGUI / AFP)

PEMERINTAH AS berencana menghentikan support militer dan keamanan kepada sekutu utamanya di Timur Tengah nan pernah membantu AS mengalahkan golongan Negara Islam (ISIS).  Departemen Pertahanan AS telah menunjukkan para pemimpin wilayah semi-otonom Kurdistan Irak atas rencana tersebut. 

Dikutip BBC, langkah ini diambil menyusul keputusan Pentagon untuk tidak memperpanjang nota kesepahaman (MoU) support keamanan nan bakal berhujung pada 30 September 2026, bertepatan dengan penarikan penuh pasukan koalisi dari Irak.

Keputusan pemerintahan Donald Trump ini memicu kekhawatiran mendalam di kawasan, mengingat pasukan Peshmerga merupakan sekutu kunci AS dalam menumpas golongan teroris ISIS. Di saat nan sama, wilayah Kurdistan Irak sekarang menghadapi intensitas serangan rudal dan nirawak (drone) nan meningkat dari pihak Iran di tengah bentrok Teheran dan Washington nan memanas.

Sejumlah analis menilai penghentian alokasi anggaran militer sebesar 61 juta Dolar AS tersebut berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan di Irak utara. Kondisi ini dinilai dapat memperlemah posisi sekutu AS sekaligus memberi kesempatan strategis bagi ekspansi pengaruh Iran, Tiongkok, dan Rusia di Timur Tengah.

Penghentian support ini menjadi penanda berakhirnya misi militer internasional di Irak. Pangkalan militer terakhir Amerika Serikat nan berlokasi di Irbil dijadwalkan tutup secara resmi pada bulan depan seiring pemulangan seluruh personel tempur.

Gedung Putih dan Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa Pasukan Keamanan Irak, termasuk unit Peshmerga, sekarang dinilai telah bisa memimpin operasi keamanan secara berdikari pasca-kekalahan ISIS. Pemerintah AS menegaskan konsentrasi utamanya saat ini adalah menyelesaikan proses penarikan pasukan serta mendukung Pemerintah Irak di bawah Perdana Menteri Ali al-Zaidi untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman milisi luar.

Kendati demikian, pejabat pertahanan AS dilaporkan tetap mengkaji skema kerja sama keamanan bilateral baru dengan Baghdad untuk memastikan stabilitas area tetap terjaga pasca-1 Oktober 2026.

(BBC/P-4)