1 jam yang lalu
2
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) berbareng Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja berbareng Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).( ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU)
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyebut kenaikan tunjangan kinerja TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepadan dengan besarnya beban tugas dan tanggung jawab nan diampu oleh personel.
Di tengah konsentrasi pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Dave menilai langkah penyesuaian tukin TNI tidak bertolak belakang dengan penghematan negara.
"Perlu dipahami bahwa efisiensi bukan berfaedah mengurangi support terhadap sektor-sektor nan menjadi prioritas negara. Efisiensi justru bermaksud memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran," ujar Dave melalui keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Dave menjelaskan, peningkatan tunjangan keahlian TNI dan Kemhan dipastikan tetap terukur, transparan, dan disesuaikan dengan keahlian fiskal negara.
Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel TNI dan pegawai Kemenhan untuk meningkatkan integritas, disiplin, serta produktivitas kerja.
"Peningkatan tunjangan keahlian merupakan bagian krusial dari upaya membangun TNI dan Kementerian Pertahanan nan semakin profesional, modern, dan mempunyai kesiapan tinggi dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara," terangnya.
Politikus Partai Golkar tersebut meyakini bahwa kebijakan ini bakal menjadi momentum krusial untuk memperkuat transparansi dan efektivitas organisasi pertahanan nasional. Ia lembaga TNI dan Kemenhan dapat tumbuh menjadi lembaga nan semakin adaptif dan responsif terhadap tantangan pertahanan masa depan.
"Komisi I DPR RI meyakini kebijakan tersebut bakal memberikan kontribusi positif bagi penguatan pertahanan negara sekaligus mendukung terwujudnya lembaga pertahanan nan semakin modern, adaptif, dan profesional," pungkasnya. (H-4)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·