Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun, Begini Respon Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(Dok. Kemenkeu)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga posisi utang agar tetap terkendali melalui pembatasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta optimasi penerimaan pajak. Strategi ini diambil guna memastikan rasio utang tetap berada dalam pemisah kondusif di tengah dinamika ekonomi global.

Purbaya menjelaskan bahwa konsentrasi utama kementerian saat ini bukan meningkatkan tarif pajak, melainkan memperbaiki efisiensi pemungutan. "Strateginya kami bakal batasi defisit agar tidak terlalu tinggi. Terus kami bakal efektifkan penerimaan pajak. Bukan meningkatkan ya, tapi kami bersihkan langkah kami beraksi mengumpulkan pajak," ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (12/8).

Berdasarkan info Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun. Angka ini setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rincian utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.

Menkeu menilai posisi utang tersebut tetap relatif kondusif lantaran tetap jauh di bawah periode pemisah ketentuan undang-undang sebesar 60 persen dari PDB. Ia optimistis nomor tersebut dapat melandai pada akhir tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi nan berjalan. Hingga akhir Juni 2026, defisit APBN sendiri tetap terjaga di level Rp196,5 triliun alias 0,76 persen terhadap PDB.

Kinerja fiskal nan positif ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan negara nan mencapai Rp1.459,4 triliun, alias naik 21,4 persen dibandingkan periode nan sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi shopping negara tercatat sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8 persen secara tahunan (yoy).

Efektivitas pengelolaan shopping dan kuatnya pendapatan negara juga menghasilkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun. Purbaya menambahkan bahwa disiplin fiskal ini menjadi aspek kunci bagi Indonesia dalam mempertahankan ranking angsuran (credit rating) BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. (Ant/Z-10)