Wabup Manggarai Timur: Tak Ada Tekanan dalam Penyaluran Bantuan Gempa

ilustrasi(Antara)

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan tidak ada tekanan maupun paksaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Camat Lamba Leda Utara dalam proses penyaluran support logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, menyusul video nan memperlihatkan Camat Lamba Leda Utara Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan petugas BNPB di Pos Pelayanan Kesehatan Damer pada Jumat (21/8/2026) dan kemudian beredar luas di media sosial.

Tarsisius mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut untuk memastikan info nan berkembang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Setelah kami melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, tidak betul bahwa ada tekanan dari BNPB kepada Camat Lamba Leda Utara. Termasuk dalam proses penandatanganan buletin acara, tidak ada pemaksaan dari petugas BNPB,” ujar Tarsisius melalui keterangannya, Selasa (25/8).

Menurut Tarsisius, kehadiran personel BNPB di Manggarai Timur merupakan bagian dari penanganan bencana, khususnya untuk memastikan support logistik nan dikirimkan pemerintah pusat dapat diterima oleh masyarakat terdampak. Ia menjelaskan, support dari pemerintah pusat disalurkan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 12 kecamatan terdampak. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kemudian mengoordinasikan penerimaan dan pengedaran support melalui posko utama wilayah nan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

“Logistik dari pemerintah pusat diserahkan melalui posko utama nan ada di daerah. Dari sana kemudian dilakukan koordinasi untuk memastikan support bergerak ke wilayah-wilayah nan membutuhkan,” jelasnya.

Tarsisius menambahkan, pemerintah wilayah telah membentuk petugas nan bertanggung jawab terhadap pembagian dan pengedaran logistik. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan support dapat dipantau dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia menegaskan, penanganan musibah memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan seluruh unsur nan terlibat. Karena itu, setiap persoalan nan muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam situasi musibah seperti sekarang, semua pihak tentu mempunyai tekanan dan tanggung jawab nan besar. Tetapi nan paling krusial adalah gimana kita menjaga komunikasi dan koordinasi agar support dapat segera diterima oleh masyarakat nan membutuhkan,” katanya.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Inspektur III BNPB, Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, nan ditugaskan sebagai PIC penanganan musibah di Manggarai Timur. Deden mengatakan, BNPB sejak awal telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung kelancaran penanganan musibah gempa NTT.

Menjelang rencana peninjauan letak pengungsian pada 21 Agustus 2026, BNPB melakukan pengecekan kesiapan sejumlah titik sekaligus memastikan support logistik tersedia. Tiga truk support diberangkatkan dari Posko Penanganan Bencana di Kecamatan Borong menuju Pos Pengungsian Waso, Pos Pengungsian Ronting, dan Pos Pelayanan Kesehatan Damer. Dua letak sukses menerima support logistik. Sementara pengedaran menuju Damer sempat mengalami hambatan lantaran jembatan nan rusak tidak dapat dilalui truk bermuatan. Untuk memastikan support tetap sampai, pengedaran kemudian diupayakan menggunakan kendaraan nan lebih mini secara bertahap.

“Dalam kondisi seperti ini, prioritas kami adalah memastikan support tetap bergerak menuju masyarakat nan membutuhkan. Ketika akses kendaraan besar terkendala, kami mencari pengganti agar logistik tetap dapat dikirimkan secara bertahap,” kata Deden kepada wartawan, Selasa (25/8). 

Deden menjelaskan, support nan tersedia saat kejadian merupakan bagian dari pengedaran nan dilakukan secara bertahap. Sebagian support lainnya tetap dalam proses pengiriman menuju Manggarai Timur melalui jalur darat maupun laut.

Terkait info mengenai adanya pemaksaan penandatanganan buletin aktivitas penyerahan support logistik, Deden menegaskan bahwa dirinya maupun petugas BNPB tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Ia menjelaskan, sistem serah terima support pada tingkat kecamatan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah wilayah melalui BPBD. BNPB menyerahkan support sampai pada posko BPBD, sementara proses pengedaran berikutnya dilakukan oleh BPBD wilayah sesuai sistem nan berlaku.

“Dalam penanganan bencana, kami memahami pentingnya komunikasi nan baik di lapangan. Kami datang untuk memastikan support tersalurkan dan kebutuhan masyarakat terpantau. Kami tidak pernah melakukan pemaksaan dalam proses penandatanganan buletin acara,” ujar Deden.

Menurut Deden, seluruh pihak mempunyai tujuan nan sama dalam penanganan bencana, ialah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan support sesuai kebutuhan. Karena itu, setiap hambatan nan muncul di lapangan diharapkan dapat diselesaikan melalui koordinasi. (E-3)