Warga NU Minta Presiden Prabowo Pastikan Istana tak Intervensi Muktamar ke-35

Gus Lilur(Dok Istimewa)

WARGA Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus ustad kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pembantu Presiden maupun akomodasi negara nan digunakan untuk mengintervensi suksesi kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27–31 Agustus 2026.

Gus Lilur mengaku menerima info adanya dugaan aktivitas dari sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan nan berupaya memengaruhi arah support muktamirin dengan mengatasnamakan kedekatan dengan Istana.

"Sebagai penduduk NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang nan membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan gairah politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU," kata Gus Lilur melalui keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Gus Lilur mengungkapkan, info nan diterimanya mengarah pada dugaan manuver jaringan beberapa pembantu presiden di pemerintahan, antara lain Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wamen Mensesneg Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, hingga Menteri Haji Irfan Yusuf.

Ia menyoroti potensi tumbukan kepentingan mengingat Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid mempunyai posisi strategis di jejeran kabinet sekaligus memegang kedudukan krusial dalam struktur PBNU.

"Yang saya persoalkan bukan siapa nan menjadi calon Ketua Umum alias Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara, akomodasi APBN, alias pengaruh kedudukan untuk memenangkan kandidat tertentu," kata Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya tersebut.

Lebih lanjut, Gus Lilur meminta transparansi mengenai sumber biaya pembiayaan konsolidasi politik jelang Muktamar demi menjaga marwah NU dari praktik politik duit maupun penyalahgunaan duit negara.

Ia meyakini Presiden Prabowo tidak pernah menginstruksikan pembantunya untuk mencampuri urusan internal organisasi keagamaan. Oleh lantaran itu, penjelasan langsung dari Presiden dinilai krusial agar Istana tidak dipersepsikan ikut kombinasi dalam menentukan pucuk ketua PBNU.

"Muktamar adalah forum tertinggi NU dan kedaulatannya ada di tangan muktamirin. NU bukan boneka penguasa. Mari kita musuh intervensi dan penggunaan akomodasi negara dengan langkah nan terhormat dan sesuai hukum," pungkasnya. (H-2)