Warga Tanimbar Tuntut Penyelesaian Hak Tanah Adat

ilustrasi Blok Masela.(Antara)

RATUSAN penduduk Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggeruduk Kantor Kedutaan Besar Jepang, di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/8). 
Aksi nan dikoordinasi Luckycentre Foundation ini mendesak perhatian serta intervensi dari pemerintah Jepang terhadap operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd. Penanggung jawab aksi, Agustinus Rahanwarat mengatakan, massa menuntut pembayaran tukar kerugian atas pembebasan lahan seluas 28,9 hektare nan belum diselesaikan.


Lahan di Pulau Nus Twal, Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Maluku tersebut direncanakan menjadi letak pembangunan pelabuhan akomodasi Abadi Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG) Blok Masela. 

"Hak-hak mahir waris marga Kelbulan dilaporkan belum dibayarkan selama enam tahun," kata Agustinus dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada 16 Juli 2026 di Saumlaki, pihak Inpex Masela Ltd dinilai lepas tangan dan merasa tidak mempunyai kewenangan lagi mengenai persoalan lahan tersebut. 

Agustinus berambisi Duta Besar Jepang menggunakan pengaruhnya memberikan tekanan kepada Inpex Corporation, perusahaan asal Jepang, agar tidak mengabaikan hak-hak budaya sebelum dan setelah tahapan Final Investment Decision (FID).

"Kami mau dibuka ruang perbincangan nan setara antara masyarakat budaya Kepulauan Tanimbar, pemerintah, dan pihak Inpex Masela Ltd agar pembangunan proyek daya nasional dapat melangkah tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal," pungkas Agustinus (Cah/P-3)