12 Kepala Daerah Kena OTT sepanjang 2026, Begini Tanggapan Mendagri

Mendagri Tito Karnavian.(Dok. Antara)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melaporkan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan menjerat sejumlah kepala daerah kepada Presiden Prabowo Subianto. Tito menegaskan bahwa Presiden memberikan support penuh terhadap penegakan norma dan upaya pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.

"Saya sudah laporkan. Beliau sudah menyampaikan juga berkali-kali, jangan sampai terjadi korupsi termasuk juga oleh kepala daerah. Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung ya," ujar Tito di Jakarta, Kamis (30/7).

Tito menilai, kerentanan kepala wilayah terjerat kasus norma sering kali disebabkan oleh latar belakang pekerjaan nan beragam, seperti pengusaha hingga artis. Hal ini membikin sebagian dari mereka kurang memahami tata kelola birokrasi nan teknis, sehingga berisiko melakukan kesalahan alias dimanfaatkan oleh oknum bawahan.

Sebagai langkah antisipasi, Kemendagri tengah menyiapkan skema penguatan kapabilitas birokrasi bagi kepala daerah. Tito mengungkapkan pihaknya bakal bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kunjungan ke 10 titik wilayah mulai minggu depan guna memberikan pembekalan teknis secara intensif.

Berdasarkan info sepanjang tahun 2026, KPK telah menjaring 12 kepala wilayah dalam operasi senyap. Kasus terbaru melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, nan ditangkap pada 29 Juli 2026 mengenai dugaan jual beli kedudukan dan proyek.

Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK 2026:

• Maidi (Wali Kota Madiun) - 19 Januari
• Sudewo (Bupati Pati) - Januari
• Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan) - 3 Maret
• Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)
• Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap) - 13 Maret
• Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung)
• Edison (Bupati Muara Enim)
• Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi)
• Syah Afandin (Bupati Langkat)
• Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)
• Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat)
• Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang) - 29 Juli

Mendagri berambisi melalui pendampingan teknis berbareng ketua KPK di daerah-daerah tersebut, penyimpangan anggaran dan kewenangan oleh kepala wilayah dapat diminimalisasi di masa mendatang. (Ant/Z-10)