Tarif Trans-Jakarta Dikaji, Komisi B DPRD DKI Minta Jangan Beratkan Warga

Tarif Trans-Jakarta dan Transjabodetabek tetap dikaji.(Dok. Antara)

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami usulan penyesuaian tarif jasa Trans-Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi efektivitas subsidi di tengah ekspansi rute, termasuk jasa ke Bandara Soekarno-Hatta dan jaringan TransJabodetabek.

Nova menjelaskan bahwa pembahasan di DPRD tidak hanya terbatas pada rute bandara, tetapi mencakup seluruh jasa nan jaraknya cukup jauh. "Kami mau memandang seberapa efektif penyesuaian tarif untuk mengurangi beban subsidi," ujar Nova di Jakarta, Kamis (30/7).

Berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk Trans-Jakarta telah menembus nomor Rp4 triliun. Nilai ini menunjukkan tren kenaikan signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya nan berada di kisaran Rp3,8 triliun.

Meski besarnya subsidi perlu dievaluasi demi keberlanjutan fiskal, Nova menekankan bahwa aspek keahlian ekonomi masyarakat kudu menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan agar penyesuaian tarif nantinya tidak memutus akses penduduk terhadap transportasi publik nan terjangkau.

“Jangan sampai kenaikan tarif melampaui keahlian perekonomian masyarakat. Kondisi lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya pulih, sehingga itu kudu menjadi perhatian,” tegasnya.

Sebagai catatan, tarif Trans-Jakarta belum mengalami perubahan sejak tahun 2007. Nova menilai pertimbangan memang layak dilakukan mengingat lama waktu nan sudah sangat lama, namun tetap kudu berdasarkan pada asas keterjangkauan.

Saat ini, Komisi B DPRD DKI tetap mendalami aspek izin nan bakal menjadi payung norma kebijakan tersebut, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub). Keputusan final mengenai sikap DPRD bakal diambil setelah seluruh kajian izin dan akibat ekonomi selesai dilakukan. (Z-10)