Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kondisi perkebunan kelapa nasional tengah menghadapi tantangan serius. Saat ini, sekitar 377 ribu hektare tanaman kelapa di Indonesia telah memasuki kategori tua dan rusak, sementara produktivitasnya tetap jauh dari potensi ideal.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Rosyid Wasingun mengatakan, produktivitas kelapa nasional saat ini baru sekitar 1,1 ton per hektare, padahal dengan pengelolaan nan baik dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare.
"Memang produktivitasnya belum optimal, tetap di sekitar 1,1 ton nan semestinya bisa mencapai 3,5 sampai 5 ton. Ini kerja keras kita semuanya untuk bisa mengangkat produktivitas tersebut. Kemudian tingginya persentase tanaman tua rusak nan saat ini mencapai 377 ribuan hektar ya dari 3,2 juta tadi, nyaris 30%-40% tanaman tua rusaknya," ujar Rosyid dalam Webinar Hilirisasi Kelapa, Rabu (22/7/2026).
Menurut Rosyid, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab daya saing komoditas kelapa Indonesia belum optimal. Selain produktivitas nan rendah, industri pengolahan kelapa di dalam negeri juga dinilai belum terintegrasi sehingga belum bisa mengolah seluruh bagian tanaman kelapa menjadi produk berbobot tambah.
Di sisi lain, dia menilai prospek komoditas kelapa tetap sangat besar. Permintaan bumi terhadap produk kelapa terus meningkat, apalagi Malaysia tetap berjuntai pada pasokan kelapa dari Indonesia.
Pantauan nilai kelapa di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Pantauan nilai kelapa di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
"Peluangnya sebenarnya permintaan bumi cukup besar dan memang beberapa negara sudah mulai, apalagi seperti Malaysia itu 89% kebutuhan kelapanya dari Indonesia sehingga ketika kemarin sempat dua tahun lampau kekurangan bahan itu, (pihak Malaysia) sempat datang ke kementerian untuk memohon agar tidak ada penghentian ekspor kelapa, tetapi pengaturan dan sebagainya," katanya.
"Itu saking kekhawatirannya sangat tinggi, bahwa kebutuhan kelapa Malaysia itu 89% dipenuhi dari Indonesia. Kemudian kesempatan ekspornya juga cukup besar," sambung dia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menggenjot program pengembangan area kelapa melalui skema hilirisasi. Tahun ini, Kementan menargetkan pengembangan kebun kelapa seluas 151.554 hektare, melonjak nyaris 10 kali lipat dibanding anggaran reguler pada tahun-tahun sebelumnya.
Rosyid mengatakan, pada 2025 realisasi program hilirisasi mencapai 1.975 hektare di luar program reguler dengan anggaran Rp10,9 miliar. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp427 miliar untuk mendukung pengembangan area kelapa.
"Untuk tahun 2025 sudah kita mulai dan alhamdulillah realisasi kami 92% itu seluas 1.975 hektare, ini di luar reguler ya, totalnya tahun lampau kita kembangkan 3.500 hektare. Kemudian anggaran nan dari hilirisasi ini Rp10,9 miliar, dan tahun ini ini cukup dahsyat sekali ya 10 kali lipat dari reguler nan tahun-tahun sebelumnya, ialah sasaran kami di tahun ini adalah 151.554 hektar dengan anggaran kurang lebih Rp427 miliar," tuturnya.
"Ini di luar benih. Kemudian di 2027 tetap dipersiapkan kembali seluas nan sudah keluar pagu indikatifnya 51.721 hektar alias anggarannya Rp154 miliar," imbuhnya.
Program tersebut bakal dilaksanakan di 28 provinsi sebagai bagian dari upaya mempercepat hilirisasi kelapa sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Pemerintah juga menyiapkan penyediaan bibit unggul, pendampingan petani, hingga program peremajaan untuk menggantikan tanaman-tanaman kelapa nan sudah tua dan tidak lagi produktif.
(wur)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
2







English (US) ·
Indonesian (ID) ·