800 Kasus Sengketa Pers Masuk Dewan Pers, 454 di Antaranya Berhasil Diselesaikan

3 jam yang lalu 1

loading...

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli (tengah) dalam konvensi pers penyampaian keahlian Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta pada Rabu (19/8/2026). Foto/Niko Prayoga

JAKARTA - Dewan Pers mengungkapkan laporan pencapaian dalam menangani sengketa pers dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2026. Tercatat ada 800 laporan kasus nan diterima dan 454 di antaranya sukses diselesaikan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli dalam Konferensi Pers Penyampaian Kinerja Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Jazuli mengatakan, dalam kurun waktu selama tujuh bulan di awal tahun 2026, pihaknya sudah menerima sebanyak 800 laporan mengenai kasus sengketa pers. Jumlah tersebut tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Dewan Pers hanya menerima sekitar 600 laporan alias aduan. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada tahun 2025 Dewan Pers menerima sekitar 1.280 laporan kasus sengketa pers.

"Hingga saat ini secara akumulatif, Januari sampai Juli 2026, terdapat 800 kasus nan diterima. Artinya, teman-teman sekalian perlu saya sampaikan bahwa nomor ini jauh melonjak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun nan lampau 2024, dalam kurun waktu 1 tahun itu jumlah kejuaraan nan masuk sebanyak 600 kasus," kata Jazuli.

Baca Juga: Dewan Pers Soroti Fenomena Ledakan Informasi di Ruang Publik, Didominasi Muatan Kurang Berkualitas

Dari 600 laporan tersebut, 454 di antaranya sukses diselesaikan. Menurutnya, perihal tersebut menunjukkan ekuivalen sebesar 57,75 persen. Dari jumlah tersebut, kebanyakan laporan berasal dari tokoh publik, organisasi politik, perusahaan, aparat, lembaga serta perseorangan nan merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Menurutnya, kecenderungan itu menunjukkan bahwa rumor utama dalam persoalan sengketa pers bukan sekadar kecermatan berita, melainkan keberimbangan, penggunaan sumber, kewenangan jawab, dan akibat pemberitaan terhadap reputasi.

Selengkapnya