Aliansi HAM Kuliti Sisi Gelap FIFA: Trump Jegal Wasit dan Fans Negara Muslim di Piala Dunia

Presiden FIFA Gianni Infantino (kiri) berbareng Presiden AS Donald Trump.(AFP/MANDEL NGAN)

NARASI nan dibangun oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) mengenai misi menyatukan bumi lewat sepak bola bertolakbelakang dengan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pemantau kewenangan asasi manusia internasional secara terbuka memaparkan adanya pola diskriminasi sistemik dalam publikasi visa oleh pemerintahan Donald Trump nan secara efektif memboikot kehadiran suporter dari negara-negara kebanyakan Muslim dan Afrika.

Data dari Football Supporters Europe mengungkap kebenaran mencengangkan. Hampir tidak ditemukan satu pun pemegang tiket resmi asal Maroko, Mesir, Yordania, Irak, hingga Uzbekistan nan diizinkan menginjakkan kaki di Amerika Utara. Kebijakan sepihak ini melahirkan ketimpangan atmosfer di dalam stadion, di mana tim seperti Senegal kudu bertanding tanpa support optimal akibat marjinalisasi suporter oleh otoritas imigrasi tuan rumah.

"Klaim nan digaungkan FIFA untuk menyambut dan menyatukan bumi melalui Piala Dunia sebagian besar telah kandas total," kata Direktur Eksekutif Football Supporters Europe, Ronan Evain, 

Ironi terbesar dari turnamen ini tersaji di area teknis perangkat pertandingan. Wasit resmi FIFA asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, dideportasi dan dilarang masuk di pintu perbatasan AS atas tuduhan sepihak mengenai jaringan keamanan, mengabaikan arsip visa sah nan dikantonginya. 

Pemerintahan Trump mengeklaim bahwa AS menolak izin masuk wasit tersebut lantaran adanya dugaan keterkaitan dengan "anggota organisasi teror".

Sikap Presiden FIFA Gianni Infantino nan condong berdiskusi dan meminta publik untuk "santai saja, rileks" dinilai sebagai corak ketidakberdayaan lembaga olahraga dunia tersebut di hadapan norma domestik AS.

Meskipun lembaga kemanusiaan seperti Human Rights Watch mengapresiasi beberapa catatan inklusivitas minor, seperti kembalinya Haiti setelah separuh abad dan kampanye kesetaraan di Seattle. Namun, sisi gelap dari kebijakan nan diterapkan oleh tuan rumah utama turnamen ini juga sama sekali tidak bisa dihindari.

Sport & Rights Alliance berencana merilis laporan komprehensif nan merinci beragam pelanggaran kewenangan asasi manusia di turnamen ini pada bulan September mendatang.

(France24/P-4)