Bogor, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mengungkapkan untuk mencapai ekonomi kerakyatan, Indonesia sekarang tidak lagi membahas soal menjaga pelaku UMKM bisa berkembang, tetapi juga kudu meningkatkan produktivitas dan naik kelas bagi UMKM.
Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
"Kalau bicara ekonomi kerakyatan, pasti dibenak kita gimana caranya agar pelaku UMKM bisa terjaga usahanya agar tetap hidup. Tetapi, bicara ekonomi kerakyatan juga kudu membahas gimana UMKM bisa semakin produktif dan bisa naik kelas," kata Rahayu di aktivitas ISEI, Kamis (27/8/2026).
Rahaya melanjutkan, pihaknya menginginkan agar pelaku UMKM di Indonesia bisa bersaing dengan pelaku upaya nasional, apalagi bisa bersaing dengan global.
"Tujuannya bukan agar upaya mikro selamanya tetap mikro, tetapi agar upaya mikro mempunyai kesempatan menjadi upaya kecil, berikutnya upaya mini naik menjadi upaya menengah, dan upaya menengah naik enjadi perusahaan nasional, apalagi global," terang Rahayu.
Pihaknya menjelaskan kondisi UMKM Indonesia saat ini sudah mendapatkan banyak pelatihan, akses permodalan, training teknologi, dan lain-lainnya. Namun, tetap banyak pelaku UMKM nan omzet dan produktivitasnya belum meningkat. Hal inilah nan menjadi pertanyaan seberapa efektif upaya nan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
"Pelaku UMKM sudah banyak mendapatkan akses permodalan, pelatihan, termasuk training teknologi, training keterampilan, dan lain-lain. Tapi, tetap banyak nan omzet dan produktivitasnya belum meningkat drastis, apakah intervensi kita betul-betul berhasil?" Ujarnya.
Oleh lantaran itu, perlu adanya perubahan langkah pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM agar dapat terciptanya ekonomi kerakyatan nan sesungguhnya.
Pemerintah semestinya membimbing pelaku UMKM agar agar bisa terintegrasi ke dalam rantai nilai nasional maupun global.
"Saya menegaskan transformasi sosial kudu dilakukan melalui pemerataan ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM, koperasi, dan sektor informal agar bisa terintegrasi ke dalam rantai nilai nasional maupun global," ungkapnya.
Tak hanya itu saja, menurutnya, sebaiknya ekonomi kerakyatan dan industrialisasi tidak dipisahkan, lantaran Indonesia memerlukan industri besar.
"Kalimat terintegrasi ke dalam rantai nilai ini lah nan sangat penting, lantaran ekonomi kerakyatan dan industrialisasi sebenarnya tidak perlu ditetapkan sebagai dua agenda nan berbeda, justru keduanya kudu kita satukan, lantaran Indonesia memerlukan industri besar," imbuhnya.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

1 jam yang lalu
2








English (US) ·
Indonesian (ID) ·