Andy Burnham Pimpin Rapat Kabinet Perdana, Pangkas PPN Energi dan Fokus Tekan Biaya Hidup

PM Inggris Andy Burnham menggelar rapat kabinet perdana dan memprioritaskan penanganan biaya hidup. Rencana pemotongan PPN daya menuai perdebatan.(AFP)

ANDY Burnham berjanji bakal memimpin "pemerintah biaya hidup" (cost of living government) saat memimpin rapat kabinet perdananya sebagai Perdana Menteri Inggris. Di hadapan jejeran menteri baru nan dibentuknya, Burnham menegaskan pengeluaran hidup masyarakat bakal menjadi prioritas utama untuk memberikan "rasa bahwa support sedang datang."

Penegasan tersebut disampaikan tak lama setelah dia mengumumkan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tagihan daya rumah tangga mulai Oktober mendatang, sebuah kebijakan utama pertamanya sejak resmi menjabat.

Namun, rencana pembiayaan kebijakan tersebut memicu perdebatan awal. Burnham berencana membiayai pemotongan PPN dengan membatalkan skema KTP digital (digital ID) peninggalan Sir Keir Starmer.

Kantor PM di Downing Street menyatakan perkiraan biaya pemotongan PPN sebesar £850 juta hingga akhir tahun fiskal dapat diambil dari alokasi £1,8 miliar nan sebelumnya disiapkan untuk skema KTP digital selama tiga tahun ke depan.

Langkah ini mendapat kritikan. Darren Jones, salah satu pendukung Starmer nan dicopot dari kabinet, menyebut program KTP digital sebenarnya "tidak mempunyai anggaran terpisah" (unfunded), sehingga Burnham kudu memperjelas asal muasal biaya tersebut.

Partai oposisi turut mengkritik pengumuman tersebut. "Baru satu hari melangkah dan Partai Buruh sudah bersikap asal-asalan terhadap finansial publik," ujar Kanselir Bayangan dari Partai Konservatif, Sir Mel Stride.

Juru bicara PM menegaskan kebijakan tersebut bakal didanai dengan mengalihkan "penghematan" nan diidentifikasi oleh kementerian terkait.

Selain dinamika anggaran, perombakan kabinet (reshuffle) nan dilakukan Burnham juga merombak posisi kunci. Sejumlah pendukung Starmer seperti Rachel Reeves dan David Lammy keluar dari pemerintahan. Sebaliknya, Ed Miliband dipromosikan menjadi Menteri Luar Negeri, dan sekutu Burnham, Louise Haigh, ditunjuk memimpin Cabinet Office. Miatta Fahnbulleh nan diangkat menjadi Menteri Energi membantah adanya pembersihan pendukung Starmer di dalam kabinet.

Sementara itu, Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, dijadwalkan mendapat bangku di House of Lords agar bisa berasosiasi ke dalam pemerintahan Burnham sebagai menteri bisnis.

Di sisi keuangan, Kanselir baru John Healey menegaskan kepada staf Treasury bahwa kedisiplinan atas pajak dan pengeluaran bakal menjadi "tugas utamanya." Healey berkomitmen tetap mematuhi patokan anggaran pendahulunya, sembari berupaya memaksimalkan investasi publik, swasta, serta internasional. (BBC/Z-2)