Anggaran Tambahan Transfer ke Daerah 2026 Tinggal Tunggu Restu Prabowo

4 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mempersiapkan anggaran tambahan transfer ke wilayah (TKD) dalam APBN 2026 untuk mendukung arus kas pemda.

Namun, untuk nilai pasti penambahan TKD itu, dia mengaku kudu mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang sih kita sudah punya nomor tertentu tapi belum bisa kita umumkan lantaran saya musti dapat izin dari Bapak Presiden dan komunikasi dengan Kemendagri," kata Purbaya di kantornya, dikutip Rabu (22/7/2026).

Purbaya mengakui, juga sudah mendengar adanya masalah fiskal pemda lantaran anggaran TKD nan menurun. Namun, dia menegaskan, pemerintah pusat kudu terlebih dulu memeriksa secara perincian kondisi kas masing-masing pemda.

"Kita memang sedang memeriksa daerah-daerah mana saja nan enggak punya duit, ngakunya kan begitu, kita bakal memandang duit mereka di bank seperti apa, dipakai apa enggak," tegas Purbaya.

Soal rencana penambahan TKD ini sebelumnya juga sempat disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 15 Juli 2026. Namun, dia memberi sinyal tambahannya bakal berkarakter selektif meski belum menjabarkan perincian kenaikannya.

"Kita petakan satu per satu mana wilayah nan memang kesulitan cash, dan memang ada rencana kita melakukan penambahan. Nah ini memang tetap dalam proses tapi kita berambisi ini bisa mengurangi kesulitan nan ada tapi bakal lebih selektif," paparnya.

Saat rapat karja dengan Badan Anggaran DPR pada 7 Juli 2026, Purbaya sebetulnya sudah mengungkapkan adanya potensi penambahan pagu anggaran TKD sebesar Rp 13,3 triliun. Dengan demikian pagu TKD nantinya bakal mencapai Rp 706,3 triliun dari Rp 693 triliun.

Saat itu, Purbaya bilang tambahan anggaran TKD itu termasuk untuk tambahan anggaran untuk penanganan musibah Sumatera serta tambahan otonomi unik Papua hingga info tambahan prasarana khusus.

Dengan adanya tambahan itu, pagu anggaran TKD sebenarnya tetap lebih rendah dibanding nan disiapkan pada 2025 senilai Rp 919,9 triliun. Namun, Purbaya menganggap kenaikan ke level Rp 706,3 triliun sudah cukup signifikan.

(arj/arj)

Add