Antrean Kendaraan Pelangsir BBM Subsidi Masih Hantui SPBU di Jambi

Antrean kendaraan di salah satu SPBU dalam Kota Jambi. Gubernur Jambi Al Haris minta satgas perketat pengawasan antisipasi penyelewengan BBM, Rabu (1/7/2026).(ANTARA/AGUS SUPRAYITNO)

KENDATI sudah menjadi sorotan BPH Migas, antrean kendaraan pelangsir BBM, khususnya pemburu minyak solar subsidi, hingga saat ini tetap menghantui sebagian besar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di beragam wilayah di Provinsi Jambi.

Pemandangan nan saban hari dikeluhkan penduduk tersebut, Kamis (16/7), antara lain tetap terlihat di wilayah Pal 7, Kecamatan Kota Baru, dan SPBU area cucian Palmerah, Kota Jambi. 

Kendaraan nan beragam kendaraan minibus dan truk tua berbahan bakar solar, terlihat juga dalam antrean berburu solar subsidi tersebut, truk pengangkut hasil tambang batubara.

“Saya heran, kok tetap terlihat antrean panjang ya. Padahal beberapa hari lampau sudah disidak pejabat BPH Migas, dan dikabarkan jual-beli solar subsidi di SPBU Jambi banyak nan menyimpang. Antrean itu mengganggu keamanan masyarakat nan lalu-lalang,” ujar Ismail, pemuka masyarakat Kelurahan Lingkar Selatan.

DPRD Undang Pengelola SPBU

Merespons keluhan masyarakat dan indikasi penyimpangan penyalur solar subsidi temuan BPH Migas, pihak Komisi II DPRD Kota Jambi, Selasa (14/7), membahas keresahan masyarakat tersebut dengan mengundang 25 pengelola SPBU di dalam wilayah Kota Jambi.

Menurut personil Komisi II DPRD Kota Jambi Abdullah Thaif, kondisi jelek mengganggu keamanan dan ketertiban berlalu-lintas. Lantaran, antrean kendaraan pemburu BBM subsidi, khususnya biosolar, meluber ke bahu dan badan jalan raya.

Sayangnya, saat diundang rapat dengar pendapat ke Kantor DPRD Kota Jambi, dari 25 pemilik SPBU nan dihubungi, nan datang hanya dari 15 SPBU, itupun berupa perwakilan. Sedangkan 10 SPBU mbalelo namalain tidak hadir.

Menyikapi perihal itu, pihak Komisi II DPRD Kota Jambi mengusulkan kepada pihak berkompeten, dalam perihal ini pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jambi untuk memberikan hukuman kepada para pengelola SBPU nan mbalelo, berupa penghentian sementara penyaluran bio solar subsidi.

Pihak perwakilan Pertamina Patra Niaga nan datang saat itu, menyatakan bakal mengoordinasikan dulu tentang usulan penyetopan pasokan solar susbidi ke SPBU nan dipermasalahkan.(H-2)