APBN 2027 Sudah Ancang-Ancang Hadapi Harga Minyak di Atas US$100/Barel

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyiapkan skenario antisipasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 andaikan nilai minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak hingga di atas US$100 per barel.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, antisipasi ini disusun berasas pengalaman pemerintah menghadapi gejolak nilai minyak dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita belajar dari pengalaman kita, tahun 2022 ICP pernah bergerak di atas US$100, rata-ratanya di sekitar US$100, rupanya APBN kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap jaga defisit. Di sisi lain shopping negara tetap bisa tumbuh untuk mendorong ekonomi," ujar Rofyanto dalam aktivitas Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2027 secara daring, Kamis (6/8/2026).

Rofyanto menjelaskan, situasi serupa kembali terjadi pada 2026. Dalam APBN 2026, pemerintah semula mematok dugaan ICP di level US$70 per barel. Namun pada Maret-April 2026, nilai minyak sempat melonjak ke atas US$100 per barel akibat eskalasi bentrok di Timur Tengah, sehingga pemerintah kudu melakukan langkah efisiensi anggaran.

"Karena ICP di semester I kemarin sempat bergerak di atas US$100 per barel, makanya kemudian kita perlu antisipasi melakukan efisiensi. Jadi kita juga siapkan skenario kondisi APBN kita jika ICP bergerak rata-rata sepanjang tahun di atas US$100, alias di kondisi nan lebih rendah, misalnya US$90," katanya.

Ia menambahkan, pada penyusunan Laporan Semester (Lapsem), nilai ICP sempat turun ke US$73 per barel menyusul kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Juni 2026. Karena itu, pemerintah memperkirakan rata-rata ICP sepanjang 2026 berada di kisaran US$83 per barel, dengan skenario persediaan jika nilai bergerak ke US$90 hingga US$100 per barel.

Namun, kondisi kembali berubah setelah bentrok AS-Iran pecah kembali dalam beberapa waktu terakhir. Rofyanto mengungkapkan, setiap kali AS melancarkan serangan ke Iran, nilai ICP langsung melonjak ke atas US$100 per barel. Sebaliknya, begitu serangan dihentikan, nilai kembali turun tajam.

"Contoh hari ini, lantaran sudah beberapa hari tidak ada serangan, katanya AS juga kehabisan rudal, nilai ICP turun kembali di bawah US$80, padahal beberapa hari lampau sempat bertengger di atas US$100. Jadi nilai minyak sangat volatil," ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah telah menyiapkan exercise antisipasi andaikan ICP dalam APBN bergerak di atas US$100 per barel, mengingat akibat gejolak nilai minyak terhadap postur APBN sangat sensitif dibandingkan aspek nilai tukar rupiah.

"Setiap ICP naik US$1, defisit bertambah Rp6,8 triliun. Tapi jika nilai tukar rupiah melemah Rp100, dampaknya ke defisit hanya sekitar Rp0,8 triliun. Jadi akibat ICP jauh lebih signifikan pengaruhnya ke APBN kita," tutur Rofyanto.

Atas dasar itu, dalam pembicaraan pembukaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan DPR menyepakati dugaan ICP dalam RUU APBN 2027 di kisaran US$70-95 per barel. Rentang ini, kata Rofyanto, sudah mencerminkan kondisi riil pasar minyak, termasuk skenario terburuk jika nilai kembali menembus level psikologis US$100 per barel seperti nan terjadi pada 2026.

"Berarti artinya kita sudah antisipasi, siapkan jika di 2027 kelak ICP mobilitas lagi ke arah 95. Dan belajar dari pengalaman 2026, kita sudah antisipasi alias siapkan APBN kita untuk hadapi ICP sampai US$100 per barel, meski sekarang sudah turun lagi ICP di bawah US$80 per hari ini," tegasnya.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]