Tok! Tetangga RI Bersatu, Blokir "Cengkeraman" China di Wilayah Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Australia dan Vanuatu akhirnya menandatangani perjanjian keamanan dan ekonomi nan telah lama dinegosiasikan. Kesepakatan ini sekaligus menutup kesempatan bagi negara lain, termasuk China, untuk membangun pangkalan militer di negara kepulauan Pasifik Selatan tersebut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan Perjanjian Nakamal menegaskan posisi Australia sebagai mitra utama Vanuatu di bagian ekonomi, keamanan, dan pembangunan.

"Perjanjian kami mencerminkan dan menegaskan peran Australia sebagai mitra ekonomi, keamanan, dan pembangunan terbesar dan terlengkap Vanuatu, sebuah tanggung jawab nan kami anggap serius," ujar Albanese, seperti dikutip The Associated Press, Senin (29/6/2026).

Perjanjian tersebut ditandatangani Albanese berbareng Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat di Canberra, sekitar sembilan bulan setelah rancangan sebelumnya ditolak pemerintah Vanuatu. Saat itu, Vanuatu menilai draf awal berpotensi membatasi ruang geraknya dalam menarik investasi prasarana dari beragam negara.

Napat menegaskan kesepakatan baru ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama.

"Perjanjian ini menegaskan kembali komitmen berbareng kami untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara kami, nan didasarkan pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan visi berbareng kami untuk Pasifik nan damai, stabil, dan makmur," katanya.

Berdasarkan isi perjanjian, Vanuatu berkomitmen tidak bakal mengizinkan pembangunan pangkalan militer maupun prasarana asing nan dapat digunakan untuk kepentingan militer di wilayahnya. Negara tersebut juga bakal menjaga prasarana vital tetap bebas dari militerisasi, kombinasi tangan asing, serta akses tanpa izin.

Selain itu, Vanuatu bakal berkonsultasi dengan Australia ketika mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam proyek prasarana strategis, meski Canberra tidak mempunyai kewenangan veto seperti nan diusulkan dalam rancangan awal.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi Australia memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik guna membendung meningkatnya pengaruh keamanan China di kawasan. Meski demikian, Vanuatu tetap membuka ruang kerja sama kepolisian dengan Beijing.

Negara itu memprioritaskan kerja sama dengan personil Forum Kepulauan Pasifik, tetapi tidak menutup kemungkinan menerima kunjungan personel kepolisian China nan selama ini datang secara berkala.

China pun merespons perkembangan tersebut dengan menyatakan angan agar kerja sama Australia dan Vanuatu tidak diarahkan untuk membendung kepentingan Beijing.

"Kami berambisi kerja sama antara negara-negara mengenai dan negara-negara Kepulauan Pasifik bakal berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas kawasan, bukan menargetkan pihak ketiga mana pun alias digunakan sebagai perangkat persaingan geopolitik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.

Di sisi lain, Vanuatu juga tengah merundingkan Perjanjian Namele dengan China. Napat menegaskan kesepakatan tersebut merupakan kerja sama pembangunan komprehensif, bukan pakta keamanan. Ia memastikan isi perjanjian bakal dipublikasikan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah China.

"Tidak ada nan perlu disembunyikan. Pemerintah kami transparan, dan saya juga berterima kasih lantaran Perdana Menteri Albanese mengizinkan saya membagikan Perjanjian Nakamal kepada pihak China," ujarnya.

Dalam rancangan awal Perjanjian Nakamal, Australia sempat menawarkan support senilai 500 juta dolar Australia alias sekitar Rp5,5 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Namun, Albanese mengatakan nilai pendanaan dalam jenis final perjanjian baru bakal diumumkan pada Desember mendatang.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]