Banyak Konten Serang Pribadi Presiden, Pengamat: Bukan Representasi Pandangan Masyarakat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MARAKNYA konten-konten negatif nan menyerang pribadi Presiden Prabowo disayangkan oleh Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana. Menurutnya, meski kebebasan beranggapan dijamin dalam demokrasi, tapi tidak sepantasnya kritik digeser menjadi penghinaan pribadi. 

Ayip mencontohkan mengenai dengan julukan Narcissistic Personality Disorder (NPD) alias Gangguan Kepribadian Narsistik nan disematkan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya ini bukan kritik, tapi lebih pada penghinaan pribadi.

"Bangsa ini kudu bisa membedakan mana kritik dan mana nan disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik. Presiden ini kan kudu dikritik, tapi jika membahasakan Presiden dengan NPD itu bukan kritik menurutku," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (20/7). 

Lebih lanjut, Ayip menilai, penyerangan pribadi nan menjatuhkan martabat seseorang itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Sebab, harusnya kritik lebih menyasar pada kebijakan alias tindakan seorang Presiden, bukan nan hanya mendorong kemarahan publik saja.  

"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, nan digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya," terangnya. 

Masalahnya, menurut Ayip, konten-konten seperti itu justru nan mendapatkan engagement nan tinggi di masyarakat dan dianggap representasi pandangan publik. Menurutnya perihal itu nan kudu diluruskan di tengah arus info nan serba sigap lantaran media sosial dan Artificial Intelligent (AI) ini.

"Di Indonesia, jika konten nan nadanya negatif ataupun emosional, dan kemudian menyerang golongan politik tertentu itu condong memperoleh engagement nan tinggi. Janganlah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut. Karena kerakyatan ini kan memerlukan kebebasan berbicara, tapi juga butuh kedewasaan dan tanggung jawab," ujarnya 

Ayip memandang kejadian seperti itu memang ramai di media sosial, tapi tidak merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat. Sebab, dari sisi legitimasi politik maupun penilaian kebanyakan masyarakat justru sebaliknya. 

Pertama, Prabowo terpilih dengan legitimasi nan sangat kuat, ialah menang dengan support sekitar 58 persen masyarakat Indonesia. 

"Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran melawan 2 orang kandindat nan mestinya bisa 2 putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," katanya. 

Kemudian, menurut Ayip, tingkat kepuasan Presiden Prabowo juga tinggi. Menurut survei Poltracking terbaru, 74,2 persen publik percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan 72,2 persen puas dengan keahlian pemerintah. 

"Artinya, beragam hasil survey ini dapat dijadikan parameter bahwa support dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini tetap berada di tingkat mayoritas," terangnya. 

Meski demikian, Ayip menyoroti bahwa tingkat kepuasan tinggi bukan berfaedah semua orang lantas puas dengan seluruh kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan pada aspek tertentu itu pasti ada. Jika ada ketidakpuasan pada program alias kebijakan tertentu kudu dijadikan pertimbangan bagi pemerintah.

"Angka kepuasan tinggi ini kan patut diapresiasi, tetapi temuan ketidakpuasan pada sektor tertentu itu juga kudu dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah," pungkasnya. (H-2)