BGN Buka-bukaan Laporan Keuangan 2025, Ada Tunggakan Rp1,61 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan tetap mempunyai tunggakan pembayaran senilai Rp1,61 triliun berasas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, Laporan Keuangan BGN Tahun 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia menuturkan, secara keseluruhan penyusunan laporan finansial telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

"Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah, sehingga diberikan opini WTP oleh BPK," kata Agustina mengawali rapat dengan Komisi IX DPR, Jumat (17/7/2026).

Agustina mencatat realisasi shopping tahun 2025 mencapai Rp51,59 triliun alias sekitar 60,49% dari anggaran sebesar Rp85,28 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp19,41 miliar.

Agustina menjelaskan rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) nan bergeser ke 2026, sejumlah pekerjaan nan belum selesai hingga akhir tahun, serta adanya pengembalian shopping dan tunggakan nan belum dapat dibayarkan pada 2025.

Pada laporan operasional, BGN membukukan pendapatan operasional sebesar Rp19,26 miliar, sedangkan total beban operasional mencapai Rp47,99 triliun. Dengan demikian, lembaga tersebut mencatat defisit operasional sebesar Rp47,98 triliun.

Agustina menjelaskan, kondisi tersebut merupakan perihal nan wajar lantaran BGN bukan lembaga nan bermaksud menghasilkan pendapatan sehingga beban operasional memang jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya.

Selain itu, neraca BGN per 31 Desember 2025 menunjukkan aset lancar sebesar Rp930,11 miliar. Nilai tersebut terdiri atas shopping dibayar dimuka Rp167,58 miliar, duit muka shopping Rp243,98 miliar, piutang bukan pajak netto Rp64,98 miliar, dan persediaan Rp453,57 miliar.

Agustina mencatat, duit muka shopping sebesar Rp243,98 miliar merupakan pembayaran di muka pengadaan sepeda motor listrik nan penyelesaiannya dilakukan pada 2026 sehingga tetap dicatat sebagai prepayment dalam laporan finansial 2025.

Dalam kesempatan itu, Agustina juga memaparkan total tunggakan tahun 2025 mencapai Rp1.609.045.519.861 alias sekitar Rp1,61 triliun.

Rinciannya meliputi:

1. Belanja modal (aset/pembangunan dapur APBN): Rp1.040.990.661.519
2. Jasa lainnya (EO, publikasi, dan lain-lain): Rp330.447.200.008
3. Sertifikasi SPPG: Rp111.631.740.960
4. Tunggakan support pemerintah MBG: Rp100.641.825.064
5. Belanja bahan (seragam, KLB, call center, sendok, dll): Rp16.119.536.548
6. Uang harian/pengiriman barang: Rp7.395.240.200
7. Honor narasumber (kegiatan bimtek penjamah makanan): Rp812.968.500
8. Perjalanan dinas: Rp684.395.463
9. Sewa (sewa kendaraan insidentil): Rp121.951.599
10. Jasa konsultan: Rp200.000.000.

Agustina menjelaskan, sebagian besar tunggakan tersebut berasal dari pekerjaan nan sebenarnya telah selesai dilaksanakan, namun belum dapat dibayarkan.

Pembayarannya bakal dilakukan melalui sistem tunggakan menggunakan anggaran tahun 2026 setelah melalui proses reviu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, maupun BPKP.

Selain tunggakan tersebut, BGN juga mengungkapkan terdapat rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp1,96 triliun nan mencakup 248 kontrak. Dana tersebut tetap tercatat sebagai aset lainnya dengan penggunaan nan dibatasi.

DPR Soroti Transparansi hingga Realisasi Anggaran

Paparan laporan finansial tersebut mendapat sorotan dari sejumlah personil Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Teti Rohatiningsih menilai laporan finansial BGN tetap perlu dijelaskan secara lebih rinci.

Menurutnya, tetap terdapat sejumlah pos nan dinilai kurang transparan sehingga perlu diuraikan secara detail. Ia juga meminta penyelenggaraan program dapur MBG di wilayah dilakukan secara transparan agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Sementara itu, personil Komisi IX DPR Muhajirin menyoroti realisasi anggaran BGN nan hanya berada di kisaran 59-60%. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat besarnya anggaran nan dikelola BGN.

Adapun personil Komisi IX DPR Nuroji meminta penjelasan mengenai moratorium nan diterapkan BGN serta kepastian patokan nan menjadi referensi bagi para mitra penyelenggara MBG.

"Komisi IX kemarin menerima beragam masukan dari para mitra nan sebelumnya telah berjumpa dengan DPR dan mempertanyakan kelanjutan kebijakan tersebut," kata ia.

Dalam rapat nan sama, sejumlah personil DPR juga meminta penjelasan mengenai pembangunan dapur MBG nan telah selesai dikerjakan tetapi belum memperoleh pembayaran, termasuk kejelasan penyelesaian tunggakan kepada para mitra.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]