BI DIY Ingatkan Dampak El Nino bagi Pengendalian Inflasi pada Semester Kedua

Ilustrasi(MI/Amirruddin Abdullah Reubee)

Berbagai langkah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan di DIY sekaligus menjaga inflasi. Pemda DIY menetapkan tujuh prioritas pengendalian inflasi pada Semester II Tahun 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo mengatakan inflasi DIY hingga Juni 2026 tetap berada dalam kondisi nan terkendali. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi DIY tercatat sebesar 2,91 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen, dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi. Menurut Sri Darmadi, tantangan Semester II Tahun 2026 berasal dari potensi El Niño nan dapat memicu kekeringan, akibat rambatan kenaikan nilai BBM nonsubsidi terhadap biaya produksi dan distribusi, serta meningkatnya permintaan konsumsi seiring tingginya kunjungan wisatawan.

"Tekanan inflasi DIY tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dengan prasyarat terdapat kecukupan bahan pangan pokok strategis serta sinergi kebijakan nan lebih kuat dalam TPID melalui penerapan strategi 4K," ujar Sri Darmadi. Ia menambahkan, strategi 4K dijalankan melalui penguatan keterjangkauan harga, kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi nan efektif. Implementasinya diperkuat melalui pengedaran pangan berpendirian 3 Tepat, optimasi Kerja Sama Antar Daerah, pemanfaatan neraca pangan berbasis geoportal, serta penguatan program MRANTASI untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. High Level Meeting TPID se-DIY tersebut menjadi forum penyelarasan strategi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan memperkuat ketahanan pangan di DIY. 

Prioritas tersebut mencakup penguatan produksi pangan, intensifikasi Sekolah Lapang Iklim, pengedaran pangan berpendirian 3 Tepat, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pemetaan kebutuhan konsumsi, penguatan persediaan pangan, hingga optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Yogyakarta, Kamis (23/07), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Prioritas tersebut mencakup penguatan produksi pangan, intensifikasi Sekolah Lapang Iklim, pengedaran pangan berpendirian 3 Tepat, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pemetaan kebutuhan konsumsi, penguatan persediaan pangan, hingga optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Sri Sultan, inflasi nan terkendali menjadi prasyarat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan lantaran berangkaian langsung dengan daya beli masyarakat, kepastian berusaha, dan ketahanan perekonomian daerah. "Inflasi nan terkendali merupakan prasyarat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan. Sebab, stabilitas nilai berangkaian langsung dengan daya beli masyarakat, kepastian berusaha, dan ketahanan perekonomian daerah," ujar Sri Sultan. Sri Sultan mengapresiasi capaian DIY nan sukses meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Kedua dalam kategori Pengendalian Inflasi se-Jawa dan Bali Tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi TPID, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, lembaga vertikal, BUMN, pelaku usaha, akademisi, dan beragam pemangku kepentingan. "Keberhasilan ini bukan argumen untuk berpuas diri. Justru penghargaan tersebut kudu menjadi injakan untuk memperkuat ketahanan DIY menghadapi dinamika nilai energi, perubahan cuaca, gangguan pasokan, serta peningkatan konsumsi wisatawan," tegas Sri Sultan.

Sri Sultan meminta seluruh TPID memusatkan perhatian pada tujuh langkah prioritas. Di sektor hulu, pemerintah diminta memperkuat produksi pangan melalui penyediaan perangkat dan mesin pertanian pascapanen, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pompanisasi di sentra produksi strategis. Intensifikasi Sekolah Lapang Iklim juga perlu dilakukan agar petani lebih siap menghadapi akibat kekeringan dan akibat El Niño. "Pengendalian inflasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menjaga nomor statistik. Di kembali setiap kenaikan harga, terdapat beban rumah tangga, biaya produksi pelaku usaha, pendapatan petani, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Sri Sultan. Pada sisi hilir, Sri Sultan menekankan pentingnya memperkuat pengedaran pangan strategis dengan prinsip 3 Tepat, ialah tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran. Serta krusial untuk memperkuat Kerja Sama Antar Daerah berasas pemetaan wilayah surplus dan defisit komoditas agar pasokan tetap terjaga dan disparitas nilai dapat ditekan.

Sri Sultan juga meminta pemerintah memetakan kebutuhan konsumsi masyarakat dan visitor pada periode dengan permintaan tinggi. Selain itu perlu memperkuat persediaan pangan berbareng Perum BULOG, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung subsidi, distribusi, peningkatan produksi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Sebagai langkah jangka panjang, Sri Sultan mendorong ekspansi program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) dengan melibatkan sekolah, murid, PKK, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi kudu bertumpu pada ketepatan data, kecepatan respons, dan ketepatan intervensi agar stabilitas nilai tetap terjaga. (AT/E-4)