BNPP RI dan DPRD Kaltara Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Krayan untuk Perkuat Konektivitas Perbatasan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. Audiensi tersebut berjalan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga mengenai dalam mendorong percepatan pembangunan konektivitas di area perbatasan.

Audiensi dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara H. Sap'I, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara beserta jejeran ketua dan personil DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, perwakilan DPRD Kabupaten Nunukan, Camat Krayan Selatan, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara.

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menjelaskan bahwa audiensi membahas kondisi prasarana jalan di wilayah Krayan nan tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama lantaran sebagian besar ruas jalan tetap berupa jalan tanah.

“Sekitar 80 persen ruas jalan di Krayan tetap berupa jalan tanah. Saat musim hujan, kondisi tersebut menyebabkan akses menjadi sangat susah dilalui,” ujar Amrullah.

Ia mengatakan, Jalan Lingkar Krayan sepanjang sekitar 94 kilometer juga belum seluruhnya berfaedah secara optimal sehingga diperlukan penanganan secara berjenjang sesuai skala prioritas.

"Karena itu, prioritas utama nan perlu didorong adalah memastikan jalan dapat segera berfaedah melalui pengerasan jalan sehingga manfaatnya lebih sigap dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Amrullah menegaskan, BNPP RI terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan prasarana di area perbatasan.

"Koordinasi nan erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga mengenai menjadi kunci agar kebutuhan pembangunan dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan angan agar pemerintah pusat, khususnya melalui BNPP RI dan Kementerian Pekerjaan Umum, memberikan support izin maupun pendanaan untuk pembangunan area perbatasan. 

Dukungan tersebut mencakup percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang serta penggunaan material perkerasan jalan nan lebih tahan lama guna meningkatkan kualitas dan umur jasa prasarana jalan.

Melalui sinergi antara BNPP RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan BPJN, percepatan pembangunan prasarana diharapkan bisa meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan di area perbatasan. (H-2)