1 jam yang lalu
2
ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Permukaan laut nan naik dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
Efek negatif tersebut dikarenakan pusat ekonomi nan terletak di Pulau Jawa dan sebagian besar ada di wilayah pesisir.
"Bahwa 60% lebih PDB kita ada di pulau Jawa, 70% lebih ada di wilayah utara Jawa, 26 persen lebih ada di Jabodetabek. Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kita langsung berpengaruh," kata Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Selain terhadap ekonomi, Rachmat menjelaskan bahwa kenaikan permukaan air laut juga berpengaruh ke prasarana bentuk dan prasarana sosial.
"Setelah prasarana fisik, prasarana sosial, keberadaan orang-orang, jasa orang-orang berupa rumah sakit, akomodasi pendidikan, layanan-layanan sifatnya sosial untuk agar masyarakat lebih sejahtera," ujarnya,
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada beberapa aspek nan perlu disiapkan dalam mengantisipasi kenaikan permukaan air laut nan dapat berakibat kepada masyarakat di pesisir. Pertama, mengenai dengan infrastruktur, ialah jalan pelabuhan nan saat ini mulai menunjukkan kerusakan akibat air laut.
"Apa nan terjadi kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya rusak, ya ini bakal memerlukan anggaran nan besar juga untuk melakukan perbaikan alias preservasi," jelas AHY.
Aspek kedua adalah mengenai dengan jasa dasar masyarakat pesisir, seperti akses untuk air minum, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. Aspek ketiga adalah ekonomi, dimana kebanyakan pesisir di Indonesia merupakan area industri, area ekonomi unik nan juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tadi di Pantura (pantai Utara) saja paling tidak berkontribusi 27% terhadap GDP secara nasional," kata AHY.
Dirinya mengatakan bahwa tata ruang wilayah pesisir kudu terus diperbaharui untuk mengantisipasi pengaruh lebih besar dari penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut. Selanjutnya, adalah aspek ekosistem alam pesisir nan perlu selalu dirawat dan dijaga.
Jika tidak tepat dalam merumuskan dan eksekusi kebijakan, AHY memandang pulau-pulau mini bakal sangat rentan dan perihal ini bisa mengenai dengan kedaulatan. Oleh lantaran itu, AHY menjelaskan bahwa kebijakan untuk mencegah beragam akibat dari penurunan tanah nan juga beriringan dengan kenaikan permukaan air laut merupakan tanggung jawab lintas sektor dan wilayah lantaran mempunyai pengaruh jangka panjang.
"Intinya kita mau melakukan standarisasi data, tata kelola nan juga semakin efektif dan efisien dan terakhir kita kudu bisa meletakkan sejumlah prioritas kebijakan. Ini perlu diorkestrasi," bebernya.
Berdasarkan info IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, ucap AHY ada beberapa skenario-skenario akibat kenaikan permukaan air laut.
Pertama, jika kenaikan muka air laut itu hingga 0,6 meter, garis pantai kita Indonesia nan terdampak dan kemungkinan terendam air laut hingga 22 ribu lebih kilometer persegi.
"Sedangkan lebih jelek lagi jika terjadi kenaikan muka air laut hingga 1,2 meter. Bisa dilihat 49 ribu lebih kilometer persegi luas daratan nan terdampak. Ini proyeksi memang panjang 2.100 tahun ke depan," ucap AHY.
Sementara untuk 50 tahun ke depan di Indonesia bisa mengalami penurunan tanah 0,74 cm per tahun alias lebih parah dibandingkan rata-rata bumi sebesar 0,4 cm per tahun dan Asia Tenggara 0,5 hingga 0,7 cm per tahun.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·