Bos Motor Listrik Minta Pemerintah Tak Tinggalkan Pabrikan Swasta

19 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah membentuk motor listrik nasional mendapat sambutan positif dari pelaku industri. Namun, asosiasi mengingatkan agar program tersebut tidak melangkah sendiri tanpa melibatkan produsen nan selama ini membangun pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menegaskan pihaknya siap memberikan beragam masukan kepada pemerintah andaikan dilibatkan dalam pembahasan.

"Kita mendukung jika memang ada motor listrik nasional. Kalau asosiasi diajak diskusi, diajak berpikir, kita siap memberikan banyak insight kepada pemerintah agar kelak motor listriknya bisa digunakan oleh masyarakat," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/7/2026).

Pengalaman pelaku industri dalam mengembangkan teknologi, pemasaran hingga penetrasi pasar dapat menjadi bekal krusial dalam menyusun konsep motor listrik nasional. Karena itu, Aismoli berambisi pemerintah membuka ruang kerjasama dengan industri nan sudah lebih dulu berinvestasi.

Ia mengatakan hingga sekarang belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dengan Aismoli mengenai rencana tersebut. Meski demikian, asosiasi siap bersikap proaktif andaikan diperlukan untuk memberikan beragam masukan.

"Kita juga bakal proaktif. Kita bisa memberikan advice alias kerjasama dengan pemerintah agar produknya sesuai, harganya bisa bersaing dan kita punya strategi berbareng untuk meraih simpati masyarakat," ujarnya.

Budi juga mengingatkan agar kehadiran motor listrik nasional tidak mengorbankan pelaku upaya swasta nan telah membuka jalan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, personil Aismoli telah berkontribusi menciptakan lapangan kerja hingga membangun rantai pasok UMKM.

Ia menilai seluruh pihak semestinya mendapat kesempatan nan sama dalam mengembangkan industri motor listrik nasional. Kolaborasi dinilai lebih krusial dibanding menciptakan persaingan nan tidak seimbang antara produk pemerintah dan swasta.

"Jangan sampai kelak nan swasta ini terabaikan. Kita sudah banyak memberi kontribusi, tenaga kerjanya banyak, rantai pasok UMKM juga sudah banyak. Jangan sampai kemudian nan punya pemerintah diutamakan sementara nan sudah lebih dulu membangun malah ditinggalkan," tuturnya.

(dce)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya