Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) tetap membuka kesempatan efisiensi lebih lanjut terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Saat ini, pagu anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu telah dipangkas menjadi Rp229 triliun dari sebelumnya Rp268 triliun.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan pengurangan anggaran tersebut tetap berkarakter sementara lantaran pemerintah tetap melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap tata kelola program dan sasaran penerima manfaat.
"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun itu menjadi Rp 229 triliun, sementara. Tapi kan kita sebelum dilakukan penyelesaian ulang, dari tadi refocusing penerima manfaat, dan juga perubahan tata kelola," ungkap Lili dalam konvensi pers di Kantor BGN, Selasa (21/7/2026).
BGN menegaskan konsentrasi utama saat ini bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan membenahi tata kelola pengedaran program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan efisiensi anggaran bukan menjadi tujuan utama BGN. Ia menyebut konsentrasi utama lembaganya saat ini adalah memperbaiki tata kelola program MBG, agar penyaluran support lebih tepat sasaran.
Salah satu pembenahan nan tengah dilakukan adalah menyelaraskan cakupan jasa MBG di sekolah-sekolah. Dari hasil evaluasi, BGN menemukan adanya sekolah nan dilayani lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi tumpang tindih jasa maupun anggaran.
Dengan perbaikan tersebut, kebutuhan anggaran program juga bakal disesuaikan mengikuti hasil penyelarasan di lapangan.
Menurutnya, BGN menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan program, termasuk sekolah nan menerima jasa dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.
"Kami temukan ada satu sekolah, rupanya dilayanin oleh dua SPPG. Kelas 1-kelas 3 dilayanin SPPG A. Kelas 4-kelas 6 dilayanin SPPG B. Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada nan asing ya," terangnya.
Selain memperbaiki distribusi, BGN juga tengah melakukan penyisiran ulang terhadap info penerima faedah MBG. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk mempertajam tata kelola program. Saat ini, jumlah penerima faedah nan sedang dievaluasi mencapai 62,7 juta orang.
"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelola, diberi waktu sebulan, jadi kelak dengan hasil penyisiran tadi dari 62,7 juta, saya percaya sebenarnya bakal otomatis mengikuti," jelasnya.
(haa/haa)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
4







English (US) ·
Indonesian (ID) ·