Bulog Mau Jual 2 Juta Ton Beras SPHP Premium, Ini yang Akan Terjadi

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Perum Bulog menjual Beras Kita dalam jenis premium dan medium untuk membantu menstabilkan nilai beras di tingkat konsumen menuai kritik. Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai kebijakan menghadirkan beras SPHP premium berpotensi tidak tepat sasaran lantaran menyasar segmen konsumen nan mempunyai daya beli lebih tinggi.

Eliza menjelaskan, sejak awal program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan beras dengan nilai terjangkau. Karena itu, intervensi pemerintah di segmen beras premium dinilai kurang relevan.

"Secara prinsip, beras SPHP dirancang untuk menjaga daya beli golongan menengah bawah dan miskin dengan menyediakan beras nan terjangkau, sehingga nilai di pasar tidak melonjak terlalu tinggi dan menggerus pendapatan rumah tangga rentan," kata Eliza kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/7/2026).

Menurut dia, konsumen beras premium umumnya berasal dari golongan menengah atas nan mempunyai keahlian membeli lebih baik dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.

"Beras premium itu segmen pasar nan lebih elastis, dikonsumsi oleh kelas menengah atas nan mempunyai daya beli lebih tinggi dan bisa beranjak ke kualitas lain jika nilai naik. Ngasih subsidi alias intervensi nilai di segmen premium itu kurang tepat sasaran secara distributif. Kelompok menengah atas kan bisa membeli beras premium, mereka mempunyai daya beli cukup tinggi," ujarnya.

Eliza mengingatkan, andaikan beras SPHP premium dijual dengan nilai terlalu murah, faedah kebijakan justru lebih banyak dinikmati golongan masyarakat nan secara ekonomi lebih mampu. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama program SPHP.

"Tujuan utama SPHP itu melindungi daya beli golongan nan paling rentan. Jika jenis premium SPHP dijual dengan nilai nan terlalu rendah, manfaatnya justru lebih banyak dinikmati oleh konsumen nan secara ekonomi lebih mampu. Ini jadinya regressive. Selain itu, ada akibat persepsi bahwa pemerintah 'mensubsidi' kualitas lebih baik nan semestinya menjadi domain pasar," tutur dia.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah memfokuskan anggaran untuk memperkuat penyaluran beras SPHP medium nan dinilai lebih tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah.

"Kapasitas pemerintah terbatas terutama dari sisi anggaran, sebaiknya diprioritaskan untuk memperkuat beras medium SPHP aja nan lebih langsung menyentuh golongan bawah dan menengah bawah, serta program pendukung seperti subsidi input pertanian alias support langsung nan lebih targeted," terang Eliza.

Sebelumnya, Bulog berencana meluncurkan produk baru berjulukan Beras Kita nan bakal dipasarkan dalam jenis premium dan medium. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana itu sudah dilaporkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman.

"Jadi tadi pagi kami juga sudah lapor ke Pak Mentan (Amran) rencana produk baru dari Bulog, ialah Beras Kita Premium dan Beras Kita Medium," kata Rizal saat ditemui di instansi Kementan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Bulog menargetkan produksi Beras Kita mencapai sekitar 2 juta ton. Volume itu diharapkan bisa direalisasikan tahun ini hingga paling lambat pertengahan tahun depan, setelah mendapat restu dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) berbareng Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Saat ditanya apakah nama SPHP resmi bakal diganti menjadi Beras Kita, Rizal mengatakan identitas SPHP tetap ada, namun hanya ditampilkan dalam ukuran mini di kemasan. Sementara nama merek utama nan bakal ditonjolkan adalah Beras Kita.

Soal nilai jual, Rizal mengatakan Bulog tetap menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Konsep nilai bakal dibahas terlebih dulu di Kemenko Pangan sebelum diputuskan lewat Rakortas.

"Untuk nilai kelak kita sesuaikan. Nanti konsep ini bakal dirapatkan dulu di Kemenko Pangan, kelak nunggu persetujuan dari hasil Rakortas, namun pada prinsipnya dari Pak Mentan sudah disetujui 2 juta ton," sebut dia.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]