Ceuta Minta Pemerintah Spanyol Deportasi Migran Ilegal ke Maroko

Perbatasan Maroko dan Spanyol.(Dok AFP)

PEMERINTAH wilayah otonom Ceuta kembali mendesak otoritas Spanyol agar segera memulangkan seluruh migran terlarangan nan memasuki wilayah tersebut menyusul lonjakan kehadiran dari Maroko dalam beberapa waktu terakhir.

"Semua orang nan memasuki Ceuta secara terlarangan dalam gelombang ini kudu segera dipulangkan melalui perlintasan perbatasan Tarajal," kata Vivas kepada wartawan seusai berjumpa Raja Spanyol Felipe VI, Kamis (6/8).

Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menjelaskan bahwa wilayah nan dipimpinnya sekarang menghadapi tekanan kemanusiaan nan cukup berat. Menurut dia, antara 3.000 hingga 6.000 migran tetap berada di Ceuta, meski pemerintah terus memindahkan sebagian dari mereka ke daratan utama Spanyol.

Vivas juga menyoroti kondisi anak-anak sebagai persoalan nan paling mendesak. Ia menyebut golongan anak di bawah umur tanpa pendamping menjadi tantangan terbesar dalam penanganan gelombang migrasi tersebut.

Menurut Vivas, kapabilitas akomodasi perlindungan di Ceuta sebenarnya hanya bisa menampung sekitar 90 anak tanpa pendamping. Namun, saat ini jumlah anak nan berada di bawah perlindungan negara telah mencapai sekitar 1.100 orang.

Selain itu, Vivas menilai situasi nan terjadi tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan migrasi. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol sekaligus Uni Eropa sehingga memerlukan respons tegas dari pemerintah pusat.

Dalam sepekan terakhir, Ceuta, wilayah otonom Spanyol nan berada di pesisir Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko, mengalami lonjakan arus migran dalam jumlah besar.

Laporan menyebut sekitar 60.000 orang memasuki Ceuta hanya dalam kurun waktu satu hari. Angka tersebut tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat wilayah itu nan diperkirakan sekitar 85.000 jiwa.

Merespons perkembangan tersebut, sejumlah pejabat dari negara-negara personil Uni Eropa, di antaranya Denmark, Italia, Republik Ceko, dan Finlandia, turut menyerukan agar keanggotaan Spanyol di area Schengen ditangguhkan untuk sementara. (Ant/E-4)