China Balas Dendam, Perusahaan Teknologi-Drone AS Kini Kena Getahnya

Jakarta, CNBC Indonesia - China membalas tekanan jual beli dan teknologi dari Amerika Serikat (AS) dengan membikin serangkaian kebijakan baru nan menyasar perusahaan, teknologi drone, dan lembaga sertifikasi asal Negeri Paman Sam.

Kementerian Perdagangan China pada Rabu (5/8) melarang organisasi dan perseorangan di dalam negeri berbisnis dengan tujuh entitas asal AS.

Beijing juga memperketat kontrol ekspor drone dan teknologi mengenai nan ditujukan ke AS serta membatasi peran lembaga-lembaga AS dalam inspeksi sertifikasi wajib pabrik di China.

Beijing menyatakan kebijakan tersebut merupakan respons terhadap pembatasan terbaru nan diterapkan Washington terhadap operator telekomunikasi China, laboratorium pengujian, drone, router konsumen, kabel bawah laut, peralatan robotika canggih, hingga inverter listrik.

China juga menyinggung keputusan pemerintah AS pada pekan lampau nan memasukkan lebih dari 40 entitas China ke dalam daftar Uyghur Forced Labor Prevention Act.

Pengumuman itu muncul setelah Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyusun langkah keamanan nasional nan bakal melarang impor model baru komponen pusat info asal China, termasuk optical transceiver.

"Ini adalah langkah balasan, dan ini bukan sesuatu nan mengejutkan," kata Managing Director Ankura China di Beijing, Alfredo Montufar-Helu, dikutip dari Reuters, Kamis (6/8/2026).

"Beijing telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk membangun perangkat langkah-langkah jawaban mereka," imbuhnya.

Kebijakan terbaru ini menjadi babak baru dalam ketegangan jual beli dan teknologi antara AS dan China. Washington terus memperketat akses China terhadap teknologi dan pasar AS, sementara Beijing membalas dengan pembatasan ekspor dan hukuman terhadap entitas tertentu asal Amerika.

China memasukkan Compliance Testing LLC nan berbasis di Mesa, Arizona, ke dalam daftar tindakan balasan. Dengan keputusan ini, organisasi dan perseorangan di China dilarang melakukan transaksi alias bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Beijing menuduh perusahaan pengetesan dan sertifikasi itu membantu dan mendukung langkah-langkah terbaru Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) nan menyasar China, sehingga merugikan kewenangan dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China.

Pada April lalu, FCC mengangkat proses peninjauan sigap untuk perangkat nan diuji di laboratorium AS alias negara mitra. FCC juga mengusulkan penghentian pengakuan terhadap laboratorium pengetesan dan lembaga sertifikasi di negara-negara nan tidak mempunyai pengaturan timbal kembali dengan Washington.

Jika kebijakan itu diberlakukan, laboratorium dan lembaga sertifikasi berbasis di China bakal semakin susah membantu produsen memperoleh otorisasi peralatan FCC untuk perangkat nan dijual di pasar AS.

Selain Compliance Testing LLC, China juga menjatuhkan larangan upaya nan sama terhadap Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité Group, dan Human Rights in China.

Beijing menuduh ketujuh entitas tersebut mendukung hukuman AS mengenai Xinjiang. Beberapa di antaranya bergerak di bagian pencarian rantai pasok, penilaian akibat tenaga kerja, dan pembelaan kewenangan asasi manusia.

Namun, pemerintah China tidak mengumumkan pembekuan aset maupun larangan perjalanan terhadap entitas-entitas tersebut.

China juga memperketat pengawasan terhadap ekspor drone, komponen utama, dan teknologi mengenai nan ditujukan ke AS. Setiap pengiriman bakal menjalani peninjauan kasus per kasus tanpa sistem perizinan nan dipercepat.

Kebijakan ini bukan larangan ekspor secara menyeluruh, tetapi berpotensi memperlambat pengiriman peralatan nan termasuk dalam patokan kontrol ekspor penggunaan dobel (dual-use) China.

Beijing juga menangguhkan izin bagi lembaga-lembaga nan berbasis di AS untuk melakukan inspeksi pabrik lanjutan di bawah sistem sertifikasi wajib Tiongkok, nan berpotensi meningkatkan biaya dan menyebabkan penundaan bagi pihak manufaktur.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]