Dasco Pimpin Rapat Kendala Penyeberangan Perintis, Ini Hasilnya

1 hari yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Prasetyo mengatakan pembahasan difokuskan untuk mencari solusi untuk persoalan kebutuhan anggaran operasional penyeberangan perintis, di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

"Kami tadi memenuhi undangan dari ketua DPR, dan komplit tadi dihadiri juga oleh ketua Komisi V, kemudian Kapoksi Komisi V, dan dari kami pihak pemerintah, saya, kemudian Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan, serta COO Danantara, dalam rangka mencari solusi terhadap masalah kebutuhan anggaran untuk penyeberangan perintis," kata Prasetyo Hadi, usai rapat kepada wartawan.

Salah satu nan diputuskan dalam rapat adalah penambahan anggaran untuk dua perusahaan pelayaran milik negara itu.

"Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk di ASDP, dan kurang lebih Rp70 (miliar) sekian untuk nan di Pelni," kata Prasetyo.

Hal itu langsung diputuskan berbareng dalam rapat. Selain itu juga permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Perhubungan, nan keputusannya baru bakal diselesaikan hari ini.

"Ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan nan tadi kita sepakat untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya, untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip, ada nan diajukan tadi bisa disepakati bersama," katanya.

Adapun nilainya, menurut Prasetyo kurang lebih Rp 2,3 - 2,4 miliar untuk penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan.

Prasetyo menambahkan dalam rapat tidak hanya dibahas mengenai penambahan anggaran, melainkan sistem manajemen nan mengganggu bagu pikulan perintis. Meskipun dia belum bisa menjabarkan sistem nan dimaksud.

"Jadi jika selama ini melalui Kemenhub, di situ kan semua sudah tertata ya, mengenai tata kelola, pelaporan, pemeriksaan, dan sebagainya. Sehingga jika kelak kita putuskan terjadi perubahan, tentu kita kudu memastikan bahwa semua administratif, tata kelolanya juga dijalankan dengan benar," tuturnya.

(hoi/hoi)

Add