4 hari yang lalu
9
Anak Gaza.(Al Jazeera)
LEMBAGA internasional buatan Presiden Donald Trump, Board of Peace (Dewan Perdamaian), nan bekerja mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, memulai langkahnya dengan pengumuman bombastis dan rencana besar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan lebar antara retorika diplomatik dan penerapan nyata.
Kelompok tersebut mengeklaim telah mengumpulkan komitmen biaya sebesar US$17 miliar (sekitar Rp275 triliun) untuk mendukung upaya pembangunan kembali. Awal tahun ini, menantu Trump, Jared Kushner, memaparkan rencana sprint 100 hari untuk menyalurkan support ke Gaza serta masterplan ambisius. Rencana tersebut membayangkan wilayah pesisir Gaza beralih bentuk menjadi area futuristik mirip Dubai, komplit dengan gedung pencakar langit dan resor tepi laut.
Hambatan di Lapangan dan Proyek Pilot nan Mandek
Meski mempunyai visi nan megah, Board of Peace dilaporkan kesulitan menjalankan program pilot sederhana, termasuk pembangunan kamp pengungsi. Berdasarkan obrolan terbaru di Siprus, lembaga ini berencana mendirikan kamp di dekat kota Rafah untuk melayani puluhan ribu orang. Kamp ini rencananya bakal diawasi oleh pasukan keamanan internasional dan golongan perwira polisi Palestina nan baru dilatih.
Namun, elemen-elemen kunci dari rencana tersebut tetap dalam ketidakpastian. Bantuan dilaporkan hanya masuk dalam jumlah kecil. Pemerintah Israel kabarnya belum memberikan izin bagi International Stabilization Force (ISF) maupun pasukan kepolisian untuk beraksi di dalam wilayah Gaza.
Selain itu, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, badan teknokratis nan dirancang untuk mengelola pemerintahan di wilayah tersebut, juga belum diizinkan beraksi di lapangan. Laporan dari The Guardian menyebut bahwa pekerjaan persiapan besar untuk kamp pilot dan pangkalan pendukung ISF apalagi belum dimulai.
"Bencana kemanusiaan tidak dapat dikelola melalui tindakan nan terfragmentasi alias parsial. Namun, setiap upaya nan betul-betul menyelamatkan nyawa penduduk Palestina layak mendapatkan pertimbangan matang," ujar Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian. Ia menekankan kekhawatiran bahwa pengaturan sementara jangan sampai menjadi pengganti solusi komprehensif alias menormalisasi realitas nan tidak dapat diterima.
Dana nan belum Cair dan Ketidakpastian Politik
Masalah pendanaan juga menjadi hambatan serius. Hingga awal Juni, Bank Dunia dilaporkan belum menerima miliaran dolar kontribusi dari negara-negara donor, termasuk dari Amerika Serikat sendiri. Permintaan proposal untuk pekerjaan awal baru saja diterbitkan menurut laporan Jerusalem News Syndicate.
Progres substansial diperkirakan tidak bakal terjadi hingga setelah pemilu Israel pada akhir Oktober mendatang. Hasil pemilu tersebut berpotensi membawa perubahan kepemimpinan nan dapat mengganggu rencana nan ada, sekaligus memperpanjang penderitaan lebih dari 2 juta orang nan kehilangan tempat tinggal di Gaza.
Situasi semakin rumit lantaran Hamas dan Israel saling tuduh mengenai pelanggaran ketentuan gencatan senjata. Negosiasi mengenai pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Gaza juga tetap menemui jalan buntu.
Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Jalur Gaza, menegaskan bahwa pelucutan senjata penuh oleh Hamas dan golongan lainnya merupakan prasyarat absolut bagi wilayah tersebut untuk menerima support rekonstruksi secara penuh. (The Independent/I-2)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·